Jumat 15 November 2019, 22:37 WIB

DPR Minta Pemerintah Percepat Naskah Akademik Omnibus Law

putra ananda | Politik dan Hukum
DPR Minta Pemerintah Percepat Naskah Akademik Omnibus Law

MI/ Susanto
Willy Aditya

 

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menuturkan hingga saat ini Baleg masih menunggu naskah akademik terkait pembahasan omnibus law dari pemerintah. Naskah akademik tersebut harus sudah disampaikan ke Baleg sebelum masa sidang periode pertama berkahir di Bulan Desember 2019.

"Kita juga masih menunggu usulan naskah akademik omnibus law dari pemerintah. Belum masuk, agar bisa segera dibahas ditunggu sebelum masa sidang berakhir antara 14 hingga 18 Desember 2019," ujar Willy saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/11).

Willy melanjutkan, Baleg akan segera menetapakan Prolegnas prioritas 2020 sebelum masa sidang DPR periode pertama DPR berakhir Desember 2019.

"Kita berharap mana yang sudah bisa diusulkan bisa masuk prolegnas tahun ini sedangkan yang masih menyusul akan masuk prolegnas long list atau jangka panjang," ungkapnya.

Pemerintah pusat sudah berupaya mengembangkan sistem informasi perizinan komprehensif melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkoneksi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau mal pelayanan publik di daerah. Namun, terobosan itu belum berjalan efektif sehingga pengusaha masih mengeluhkan sulitnya berinvestasi karena tumpang tindih regulasi.


Omnibus law diharapkan mampu menyinkronkan berbagai aturan terkait dalam satu bidang. Melalui omnibus law, realisasi investasi dinilai akan lebih mudah dilakukan. (OL-8)

 

Baca Juga

ANTARA/RENO ESNIR

Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap Rp7 Miliar

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 14:25 WIB
Atas perbuatan tersebut Jaksa Pinangki terancam hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Dia juga dapat...
ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Pemangkasan Eselon Ditargetkan Selesai Desember 2020

👤 Indriyani Astuti 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 14:09 WIB
Hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi pada 41 kementerian dan...
Puspen Dagri

Belanja Daerah di Bawah Rata-Rata Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 13:50 WIB
Mendagri meminta daerah mendongkrak realisasi APBD, karena baru mencapai...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya