Jumat 15 November 2019, 18:49 WIB

Ma'ruf Minta Penanganan Terorisme secara Komprehensif

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Ma

MI/ Susanto
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menyapa Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta penanganan terorisme dilakukan secara komprehensif. Hal tersebut mengemuka dalam rapat internal yang digelar oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

"Pak Wapres meminta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan grand design strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi khususnya terorisme," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seusai rapat, Jumat (15/11).

Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

Dalam melakukan pencegahan maupun penegakan hukumnya, dikatakan Tito, itu memerlukan kerja sama dari lintas sektoral. "Bukan hanya Kepolisian atau BNPT saja. Strategi pencegahannya melibatkan banyak sekali stakeholder misalnya Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan lainnya," jelasnya.

Rapat tersebut, sambung Tito, juga disepakati bahwa BNPT tetap sebagai sentral utama dalam mengkoordinir harian semua stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah. Hanya saja, sambungnya, itu akan di bawah koordinasi langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko, (yaitu) Menko Polhukam. Menko Polhukam tetap, tapi karena ini lintas Menko, seperti Menteri Agama, Mendikbud kan bukan di bawah Menko Polhukam, jadi tidak cukup, sehingga di sini perlu ada koordinasi di bawah lintas Menko," tuturnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasi penanganan terorisme pun dinilai tepat. Pasalnya, masalah terorisme berhubungan dengan masalah pemahaman. "Pak Wapres kita adalah ulama besar," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, diutarakan Tito, juga dibahas mengenai pencegahan radikalisme di lingkup ASN terutama di daerah. Untuk mengatasi itu, kata Tito, butuh grand design dalam penanganannya sehingga masing-masing kementerian/lembaga mempunyai tugasnya masing-masing. "Perlu ada grand design sehingga dari setiap kementerian berbuat apa," tandasnya. (OL-8)

Baca Juga

Dok.MI

Polri Usut Kasus Video Tik-tok Hina Jokowi dan Puan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 24 November 2020, 21:01 WIB
Video yang diunggah akun TikTok @acygacalfarucha, menyebut Jokowi dan Puan adalah keturunan...
MI/CAHYA MULYANA

Rakyat Majemuk Jadikan Indonesia Pilih Demokrasi

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 24 November 2020, 20:45 WIB
Demokrasi sering menghadapkan dua hal yang sama-sama diperlukan tetapi...
Puspenkum Kejagung

Jaksa Agung: Berikan Efek Jera di Sektor Ekonomi Pelaku Korupsi

👤Golda Eksa 🕔Selasa 24 November 2020, 20:08 WIB
Aparat penegak hukum (APH) sejatinya mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum yang selama ini...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya