Jumat 15 November 2019, 18:49 WIB

Ma'ruf Minta Penanganan Terorisme secara Komprehensif

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Ma

MI/ Susanto
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menyapa Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta penanganan terorisme dilakukan secara komprehensif. Hal tersebut mengemuka dalam rapat internal yang digelar oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

"Pak Wapres meminta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan grand design strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi khususnya terorisme," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian seusai rapat, Jumat (15/11).

Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

Dalam melakukan pencegahan maupun penegakan hukumnya, dikatakan Tito, itu memerlukan kerja sama dari lintas sektoral. "Bukan hanya Kepolisian atau BNPT saja. Strategi pencegahannya melibatkan banyak sekali stakeholder misalnya Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan lainnya," jelasnya.

Rapat tersebut, sambung Tito, juga disepakati bahwa BNPT tetap sebagai sentral utama dalam mengkoordinir harian semua stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah. Hanya saja, sambungnya, itu akan di bawah koordinasi langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko, (yaitu) Menko Polhukam. Menko Polhukam tetap, tapi karena ini lintas Menko, seperti Menteri Agama, Mendikbud kan bukan di bawah Menko Polhukam, jadi tidak cukup, sehingga di sini perlu ada koordinasi di bawah lintas Menko," tuturnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasi penanganan terorisme pun dinilai tepat. Pasalnya, masalah terorisme berhubungan dengan masalah pemahaman. "Pak Wapres kita adalah ulama besar," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, diutarakan Tito, juga dibahas mengenai pencegahan radikalisme di lingkup ASN terutama di daerah. Untuk mengatasi itu, kata Tito, butuh grand design dalam penanganannya sehingga masing-masing kementerian/lembaga mempunyai tugasnya masing-masing. "Perlu ada grand design sehingga dari setiap kementerian berbuat apa," tandasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More