Jumat 15 November 2019, 17:22 WIB

Pemprov DKI Jakarta Lelang 12 Jabatan

Tri Subarkah | Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Lelang 12 Jabatan

ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang membuka lelang jabatan untuk 12 jabatan. Posisi itu terdiri dari dua deputi gubernur dan 10 eselon tingkat II.

"Sudah mulai ada yang daftar, termasuk kita juga lagi seleksi dua deputi, Deputi Tata Ruang (Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup) dan Deputi Transportasi (Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi). Dan ada 10 eselon II yang kita sedang buka pendaftarannya untuk dilakukan seleksi," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balaikota, Jumat (15/11).

Sementara itu, jabatan 10 eselon tingkat II yang dilelang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Pendidikan, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Wakil Kepala Bappeda, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro.

Saefullah mengatakan bahwa lelang jabatan merupakan amanat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Jdi kita tidak bisa menunjuk (langsung), kecuali dia rotasi, baru boleh, (misalnya) eselon II ke eselon II. Tapi kalau promosi dari eselon III ke eselon II, eselon II ke eselon I, harus open bidding (lelang jabatan), dan ada beberapa yang dibuka untuk nasional," terangnya.

Lelang jabatan untuk empat posisi dilakukan secara nasional, sedangkan sisanya dapat dilakukan oleh pegawai PNS DKI Jakarta.

Keempat posisi yang dilelang secara nasional adalah Kepala Bappeda, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, dan Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More