Kamis 14 November 2019, 21:40 WIB

Ekspor Bijih Nikel Naik Setelah Aturan Moratorium

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Ekspor Bijih Nikel Naik Setelah Aturan Moratorium

Antara
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi

 

DIRJEN Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menyatakan bahwa terjadi pelonjakkan volume ekspor bijih nikel setelah terbitnya peraturan tentang pelarangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020 pada September 2019 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11/2019.

Lonjakan volume ekspor bijih nikel itu terlihat dari penerimaan bea keluar yang mencapai Rp1,1 triliun pada Oktober 2019. Angka itu naik cukup tinggi dibanding 2018 pada periode yang sama sebesar Rp659 miliar.

"Kurang lebih mulai September. Kalau tidak salah itu ada pengumuman moratorium dan melonjak sampai Oktober ini," ujar Heru di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu, (13/11)

Heru memaparkan, sejak rencana moraturium itu tersebar luas, penerimaan dari ekspor nikel mencapai Rp170 miliar pada September atau 191,41% dan naik signifikan pada Oktober yang mencapai Rp300 miliar atau 289%.

"Sampai September dibanding tahun sebelumnya masih relatif sama, tapi pascakeputusan moratorium per 1 Januari 2020, maka beberapa peruahaan meningakatkan ekspornya," jelas Heru.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pihaknya melakukan verifikasi kepada perusahaan penambang bijih nikel dan mengidentifikasi siapa yang melakukan pelanggaran terkait kegiagan ekspor.

Dari 11 perusahaan yang diverivikasi, tercatat 9 perusahaan dibuktikan tidak melakukan pelanggaran terkait dengan kegiagan ekspor bijih nikel. Sementara dua lainnya masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut dan akan segera diumumkan kejelasannya dalam waktu dekat.

"Bea cukai sebagai eksekutor di lapangan akan melayani perusahaan yang memenuhi ketentuan, tapi kita juga melakukan verifikasi mendalam secara kolaboratif mengenai keputusan ekspor," tandasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More