Kamis 14 November 2019, 21:24 WIB

PKS: Kader Parpol, Ahok Akan Langgar UU Jika Masuk BUMN

PKS: Kader Parpol, Ahok Akan Langgar UU Jika Masuk BUMN

MI/Susanto
Mantan Gubernur Basuki Tjahja Purnama

 

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin mempertanyakan status mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di partai politik terkait potensi menempati posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Amin di Jakarta, hari ini, melalui keterangan tertulis, menjadi Komisaris atau Direksi di sebuah BUMN itu ada aturannya. Menurut dia, kalau aturan diikuti, siapa pun berhak untuk menempati posisi tersebut.

Anggota Fraksi PKS itu mengatakan, status Ahok sebagai anggota dalam partai politik bertentangan dengan aturan terkait pemilihan komisaris atau direksi BUMN.

Menurut dia, aturan tersebut dibuat untuk menjaga agar tidak ada konflik kepentingan di dalam BUMN.

"Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan negara," kata dia.

Baca juga: Ahok Dapat Kursi BUMN, Gerindra Minta Erick Thohir Koordinasi KPK

Namun, Ahok diketahui merupakan kader PDI-Perjuangan dan sudah jadi anggota partai politik tersebut. Oleh karena itu, Amin mempertanyakan kepatutan seorang anggota parpol tertentu menjabat jabatan di BUMN.

"Kalo orang menjadi kader apalagi pengurus parpol layakanya kurang tepat menjadi direksi atau komisaris BUMN. Ada aturannya karena nanti bisa menimbulkan conflict of interest," tambah Amin.

Amin juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir untuk memilih jajaran komisaris dan direksi di BUMN dengan mendasarkan pada integritas dan kapabilitas seseorang.

"Kami hanya berkeinginan Pak menteri BUMN sebagai pemegang saham punya otoritas untuk menentukan direksi dan juga komisaris BUMN memegang teguh prinsip-prinsip GCG, tata kelola perusahaan yang baik. Terlebih BUMN-BUMN yang strategis," kata Amin.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More