Kamis 14 November 2019, 16:00 WIB

Pengguna Transportasi Publik di Jabodetabek Baru 30%

Antara | Megapolitan
Pengguna Transportasi Publik di Jabodetabek Baru 30%

MI/SUMARYANTO BRONTO
Penumpang menaiki Moda Raya Terpadu (MRT) di Stasiun Fatmawati, Jakarta

 

BADAN Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebut, hingga saat ini, penggunaan angkutan umum di wilayah Jabodetabek baru mencapai 30% untuk melakukan pergerakan atau mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lain di kawasan ini.    

"Seharusnya dari target BPTJ, kita bisa mendorong masyarakat untuk mobilisasi transportasi dengan angkutan umum sebesar 60%. Tapi, hingga saat ini, baru 30%," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono dalam diskusi publik tentang Pengelolaan Transportasi Megapolitan di Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).    

Bambang mengatakan belum tercapainya penggunaan transportasi umum secara maksimal di Jabodetabek karena hambatan berupa biaya yang masih mahal serta waktu tempuh yang terlampau lama.        

Baca juga: Polda tidak Ramah ke Pengguna Angkutan Umum

Selain itu, terjadi pergeseran paradigma di masyarakat mengenai kemacetan turut menjadi hambatan karena masyarakat merasa normal jika terjebak dalam macet ketika membawa kendaraan pribadi.    

"Paradigma ini yang harusnya diubah. Kami mencoba memberikan layanan transportasi umum yang aksesibilitasnya mudah dan harganya ekonomis," kata Bambang.    

Meski demikian, ia mengakui kapasitas angkutan umum harus diperbesar mengingat mobilisasi masyarakat terus meningkat di daerah Jabodetabek dari 2015 sebanyak 47,5 juta/hari menjadi 88 juta/hari pada 2019.

"Iya memang perlu bantuan swasta, pemerintah dan swasta harus bersinergi. Karena sekarang masyarakat baru terlayani mobilisasinya menggunakan transportasi umum 8 juta/ hari," kata Bambang.    

Oleh karena itu, Bambang mendukung perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan layanan transportasi umum seperti ojek daring untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melakukan pergerakan di Jabodetabek. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More