Kamis 14 November 2019, 10:30 WIB

Penggunaan e-Rekap di Pilkada 2020 Harus Disambut Baik

Ilham Pratama | Politik dan Hukum
Penggunaan e-Rekap di Pilkada 2020 Harus Disambut Baik

MI/SUSANTO
Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melintas di depan logo lembaga di Kantor KPU, Imam Bonjol, Jakarta Pusat

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berencana menggunakan e-Rekap pada Pilkada Serentak 2020. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman, menyebut langkah KPU harus disambut baik.

"Pertama e-Rekap ini kan semestinya harus disambut dengan baik. Karena e-Rekap ini mungkin merupakan transisi menuju sistem vote yang lebih baik," kata Ikrama, Rabu (13/11).

Namun, menurutnya, akan ada tantangan yang harus dilalui KPU sebelum menerapkan e-Rekap untuk Pilkada tahun depan. Sistem elektronik menjadi salah satu tantangannya.

"E-Rekap ini kan sebenarnya berhubungan dengan elektronik, berhubungan dengan akses data. Hal yang perlu disiapkan, misalnya tentang aspek regulasi keamanan data," ujar dia.

Baca juga: Pilkada Lewat DPRD Dinilai Merugikan

Hal itu menjadi penting karena pengelolaan data tidak luput dari sistem pengawasan. Agar nantinya publik juga merasa nyaman dalam memberikan suara.

"Mereka meyakini Pilkada yang diselenggarakan dengan model e-Rekap ini tidak mencederai rasa kepercayaan mereka," lanjut Ikrama.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi yakin sistem e-Rekap akan berhasil. Sistem ini, kata dia, masih melalui penggodokan.

"Kita berharap di 2020 nanti, sistem e-Rekap akan cukup memadai," kata Pramono di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

E-Rekap merupakan sistem perhitungan rekapitulasi suara berbasis teknologi elektronik. Nantinya, pemungutan dan perhitungan suara di TPS tetap dilakukan secara manual.

"Plano yang besar itu (hasil perhitungan suara di TPS) disalin menjadi C1 kecil, nah C1 ini yang digitalisasi. Proses digitalisasi inilah prosesnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsinya melalui proses elektronik," terang Pramono.

Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah. Rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula Pilkada Serentak 2020 diikuti 269 Daerah. Namun bertambah menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More