Rabu 13 November 2019, 16:10 WIB

Jaksa Agung: Penegakan Hukum Fokus pada Pencegahan

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Jaksa Agung: Penegakan Hukum Fokus pada Pencegahan

MI/Susanto
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi III

 

PENANGANAN sebuah perkara sedianya tidak sekadar memidanakan pelaku dan mengembalikan kerugian negara. Namun, penegakan hukum juga wajib memberikan solusi perbaikan sistem sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali.

Demikian penegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin disela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). Kegiatan tersebut dihadiri para gubernur, bupati/wali kota, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Kapolres, komandan kodim dan kepala kejaksaan negeri.

"Artinya, kebijakan penegakan hukum khususnya korupsi, seperti di Kejaksaan Agung yang dulunya menitikberatkan pada penindakan akan bergeser pada pencegahan," kata Burhanuddin.

Selain itu, sambung dia, nantinya penilaian kinerja Korps Adhyaksa juga tidak lagi dititikberatkan pada banyaknya penanganan perkara. Ia mengingatkan jajarannya agar melaksanakan monitoring terhadap semua perda yang diduga menghambat syarat perizinan investasi dan merumitkan birokrasi.

"Kita punya tugas legal audit. Lakukan pemeriksaan, lakukan audit terhadap perda-perda yang menghambat investasi, khususnya jangan sekali-kali bermain di situ," tuturnya.

Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) itu, mengimbau seluruh anak buahnya untuk terus meningkatkan peran kejaksaan dalam mendukung pengamanan dan penyelamatan aset pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD.

Baca juga: Presiden : Jangan Sampai Penegak Hukum Dibajak Mafia

Berkaca dari pengalaman, terang dia, banyak aset daerah berada di tangan pihak ketiga. Bahkan, ada pula yang tercatat di dalam register sebagai aset milik pemerintah daerah, namun barangnya justru sudah tidak ada. Burhanuddin ingin persoalan tersebut segera ditertibkan.

"Berikutnya, harus optimalkan pemanfaatan IT dalam mendukung tugas penegakan hukum kejaksaan. Artinya, kita akan semakin transparan. Saya tidak ingin lagi menerima laporan yang berbentuk tulisan, semua laporan menggunakan IT," ungkapnya.

Burhanuddin menambahkan, upaya menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat guna menjaga konsistensi pelaksanaan zona berintegrasi menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), tetap menjadi prioritas.

Ia memandang output yang akan dihasilkan dari upaya tersebut ialah kesungguhan setiap satuan kerja untuk meningkatkan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian diharapkan tercipta penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

"Saya sadar dan teman-teman para kajati, kajari tahu masih ada oknum-oknum di penegak hukum ini, di semua level, masih memanfaatkan situasi mencari keuntungan pribadi. Saya minta hentikan itu," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan

Insentif Buruh Segera Cair

👤Despian Nuridayat 🕔Jumat 07 Agustus 2020, 04:43 WIB
Kalangan pekerja mengingatkan agar insentif tepat sasaran, tepat guna, disertai pengawasan...
MI/M.Irfan

Belajar dari Kasus Joker, Kejagung-Kemendagri Eratkan Sinergitas

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 22:10 WIB
Salah satu aspek dalam kerja sama tesebut ialah kerja sama terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ependudukan, dan Kartu...
ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Mendagri: Maksimalkan Database Dukcapil untuk Penegakan Hukum

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 21:44 WIB
Tito Kejagung yang berwenang dapat meningkatkan pemanfaatan database Dukcapil dalam mendukung penyidikan dan penyelidikan khususnya dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya