Rabu 13 November 2019, 10:34 WIB

DPRD DKI Pangkas Jasa Konsultan Kampung Kumuh Jadi Rp11,6 M

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
DPRD DKI Pangkas Jasa Konsultan Kampung Kumuh Jadi Rp11,6 M

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani
Suasana deretan rumah kumuh di bantaran kali di Jalan Jati Bunder, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

 

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati untuk memangkas anggaran kegiatan Community Action Plan (CAP) dari semula Rp20,9 miliar menjadi Rp11,6 miliar.

"Kami melihat usulan anggaran itu cukup besar untuk tahap perencanaan penataan di 76 RW. Prinsipnya, penataan kampung kumuh sangat bagus, namun anggarannya masih sangat besar," kata Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Ida Mahmudah di Jakarta, Selasa (12/11).

DPRD pun mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta bekerja sama dengan sejumlah kampus untuk tahapan perencanaan kampung kumuh. Hal itu, menurut Ida, bisa mengefisienkan anggaran.

"Lebih baik bekerja sama dengan kampus dalam penyusunan tahap perencanaan penataan di 76 RW kumuh," jelasnya.

Baca juga: Pemprov DKI Pastikan Benahi Kampung Kumuh Tahun Ini

Awalnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengajukan anggaran konsultan untuk rencana penataan satu RW kampung kumuh sebesar Rp566 juta, namun akhirnya dipangkas menjadi Rp451 juta per RW.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan pihaknya mendapat saran dari DPRD untuk menggunakan anggaran untuk setiap kelurahan, bukan per RW. Pihaknya pun akan menyesuaikan hal tersebut.

"Kami sesuaikan lagi waktu dan jumlahnya. Kan tidak mungkin disamakan yang 4 RW dengan yang 23 RW. Kami sesuaikan lagi, tapi memang dikumpulkan jadi satu kota," kata Kelik.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More