Rabu 13 November 2019, 10:20 WIB

KPK Mengaku Kesulitan Mengusut Kasus Petral

Media Indonesia | Politik dan Hukum
KPK Mengaku Kesulitan Mengusut Kasus Petral

MI/MOHAMAD IRFAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyampaikan keterangan di Gedung Merah Putih, Jakarta.

 

PRESIDEN Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada dua kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua kasus itu ialah dugaan suap pembelian helikopter Agusta Westland (AW101) dan kasus mafia minyak bumi dan gas (migas) di Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Heli AW101, penanganan kasus ini perlu kerja sama yang kuat antara KPK dan POM (Pusat Polisi Militer) TNI," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, KPK sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Heli AW101. Saat ini, KPK sudah menjerat satu tersangka, yakni Direktur Utama (Dirut) PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh.

Sementara itu, POM TNI menangani lima tersangka dengan berlatar militer. Mereka ialah kolonel FTS SE, marsekal madya FA, letkol WW, pembantu letda SS, dan marsekal muda SB. "Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI," ucap Syarif.

Selanjutnya, dalam kasus Petral, KPK sudah menetapkan satu tersangka, yakni eks Dirut Petral Bambang Irianto. Namun, KPK menemukan kendala dalam kasus tersebut karena melibatkan pihak luar dari Thailand, Singapura, Uni Emirat Arab, dan British Virgin Island. "Sayangnya, hanya dua negara yang mau membantu, sedangkan dua negara lain tidak kooperatif," ujar Laode.

Di sisi lain, Syarif tak tahu maksud Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan ada kasus besar yang dilaporkan Presiden Joko Widodo ke KPK. Laode mengaku tak tahu kasus yang dimaksud.

Ia mempersilakan Mahfud untuk menyambangi komisi antirasuah untuk memperjelas maksudnya tersebut agar tidak menjadi pertayaan publik. Pintu KPK terbuka lebar untuk pelaporan terkait dengan tindak pidana korupsi.

"Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapor menurut perundang-perundangan harus dirahasiakan," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan Presiden pernah bercerita soal kasus korupsi besar di KPK saat menunjuknya sebagai Menko Polhukam. Jokowi, kata dia, masih menanti kelanjutan kasus itu.

"Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ini, ini, ini. Tapi enggak terungkap. Coba sekarang diperkuat itu kejaksaan, kepolisian, sehingga kita normal kembali," kata Mahfud, di Jakarta, Senin (11/11). (Medcom/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More