Rabu 13 November 2019, 08:25 WIB

Wali Kota Dumai Dilarang ke Luar Negeri

Dhk/Iam/Ant/P-1 | Politik dan Hukum
Wali Kota Dumai Dilarang ke Luar Negeri

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pd
Wali Kota Dumai, Provinsi Riau, Zulkifli Adnan Singkah meninggalkan kantor KPK usai diperiksa di Jakarta, Jumat (4/10/2019)

 

KPK mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi berisi pelarangan ke luar negeri terhadap Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah periode 2016-2021 itu.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, pelarangan ke luar negeri dilakukan berkaitan dengan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh Zulkifli.

KPK pada 3 Mei 2019 telah menetapkan Zulkifli sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait dana alokasi khusus dan penerimaan gratifikasi.

Namun, KPK belum menahan yang bersangkutan. Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan pelarangan bepergian ini, artinya kasus Zulkifki segera akan disidang. (Dhk/Iam/Ant/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More