Rabu 13 November 2019, 09:20 WIB

Permohonan Pemekaran Daerah Menumpuk di DPR

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Permohonan Pemekaran Daerah Menumpuk di DPR

MI/ROMMY PUJIANTO
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo.

 

KOMISI II DPR segera memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas rencana pemekaran beberapa daerah otonomi baru (DOB), antara lain Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menyebut otoritas pembentukan DOB yang definitif sepenuhnya berada pada pemerintah.

"Persiapan jadi kewenang-an pemerintah pusat untuk kemudian dikonsultasikan dan dimintai persetujuan dari DPR. Jadi sebenarnya bola ada di tangan pemerintah," jelas Arif seusai rapat dengar pendapat umum dengan koordinator pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Bogoga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Arif, pemerintah dengan kewenangannya bisa melanjutkan kepentingan pembentukan daerah baru. Pemerintah dapat menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait desain besar penataan daerah sebelum melakukan pemekaran secara definitif yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pemerintah dengan kewenangannya bisa melanjutkan untuk kepentingan pembentukan daerah baru. Bahkan, ada norma yang mengatur kepentingan yang bersifat strategis. Strategis itu perbatasan, pulau terluar, atau untuk kepentingan menjaga NKRI," jelasnya.

Dia menjelaskan hingga saat ini sudah ada ratusan permohonan yang diajukan ke pemerintah ataupun ke DPR terkait permintaan pemekaran wilayah baru. Dari sisi DPR, kata dia, pemekaran wilayah baru mempertimbangkan hal-hal teknis yang diatur UU. Selain memanggil Mendagri, Komisi II juga akan mengagendakan pertemuan dengan DOB yang sudah berdiri untuk melihat efektivitas pemekaran.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa menjelaskan pemekaran dapat dilakukan secara selektif terhadap daerah-daerah yang dipandang perlu. Menurutnya, pemekaran bisa menjadi solusi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan.

"Seperti Papua Tengah dan Papua Selatan, dengan luasnya daerah dan banyaknya pegunungan, pemekaran bisa menjadi solusi untuk mempercepat pertumbuhan daerah agar tidak terpusat di satu tempat. Pemekaran bisa merealisasikan pemerataan," paparnya. (Uta/P-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Eks Staf Sekjen PDIP Penyuap Komisioner KPU Divonis Lebih Ringan

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 28 Mei 2020, 14:51 WIB
Vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp150...
DOK PMJ

PMJ Agendakan Gelar Perkara Terkait THR UNJ ke Kemendikbud

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:40 WIB
PMJ pun telah memanggil 16 saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi THR dari oknum di UNJ ke...
DOK DPR RI

Karena Data Lemah, Perencanaan Keuangan Jadi Bias

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:00 WIB
APBN 2020 berubah jadi APBN-Perubahan 2020 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian APBN-P 2020 sempat diubah lagi strukturnya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya