Rabu 13 November 2019, 07:26 WIB

DPRD DKI Pangkas Anggaran Infrastruktur Sebesar Rp1,3 Triliun

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
DPRD DKI Pangkas Anggaran Infrastruktur Sebesar Rp1,3 Triliun

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Warga melintas di Trotoar Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

 

USAI menyelesaikan rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020, Komisi D DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran hingga sebesar Rp1,3 triliun.

Pemangkasan itu berdasarkan hasil pembahasan serta penyisiran bersama mitra Komisi D yang membidangi pembangunan infrastruktur serta lingkungan hidup.

Total ada enam dinas dan satu biro yang bermitra dengan Komisi D dengan total anggaran yang disepakati mencapai Rp16,5 triliun. Semula anggaran yang diajukan SKPD tersebut mencapai Rp17,8 triliun.

"Ada enam dinas dan satu biro. Satu biro anggaran cuma Rp1,2 miliar. Yang lainnya total Rp17,8 trilun diefisiensi menjadi Rp16,5 triliun," kata Ketua Komisi D Ida Mahmudah di Jakarta, Selasa (12/11).

Baca juga: Anggaran Pembangunan Trotoar 2020 Dipangkas Rp204 Miliar

Salah satu anggaran yang dipangkas adalah pembangunan pipanisasi untuk mendistribusikan air curah dari Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Jatiluhur 1 dari semula diajukan Dinas Sumber Daya Air senilai Rp495 miliar menjadi Rp168 miliar.

Kedua adalah anggaran pembangunan trotoar di Dinas Bina Marga dari Rp1,2 triliun dipangkas menjadi Rp1 triliun.

Ada pula anggaran untuk konsultan perencanaan revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan senilai Rp55 miliar menjadi Rp4,4 miliar. Juga anggaran kajian Intermediate Treatment Facility (ITF) dari Rp10 miliar menjadi Rp6 miliar.

Ida menyebut hasil pembahasan itu akan dibawa ke pembahasan selanjutnya dalam forum Badan Anggaran (Banggar).

"Kami tinggal dikompilasi di Bappeda akan diberikan ke Banggar besar. Di sana akan rapat kembali disetujui atau tidak. Di Banggar ada anggota masing-masing komisi. Di Banggar, semua komponen akan dibuka tergantung dari kita gimana argumentasinya. Jangan orang udah rapat berhari-hari tiba-tiba diubah Banggar. Saya punya kewajiban mempertahankan apa yang sudah ditetapkan di komisi," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More