Rabu 13 November 2019, 09:10 WIB

Pemerintah Cegah Hoaks Jelang HUT OPM

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pemerintah Cegah Hoaks Jelang HUT OPM

MI/Susanto
Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G. Plate.

 

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus memantau informasi yang beredar di Papua. Penyebaran berita bohong atau hoaks dipantau jelang hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019.

"Ya itu berjalan terus secara dinamis. Itu dipantau dan diikuti," kata Menkominfo Johnny G Plate di Jakarta, kemarin.

Johnny mengatakan Kemenkominfo bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait memantau perkembangan informasi di media sosial.

Sekjen Partai NasDem itu belum memutuskan bakal membatasi internet atau tidak saat HUT OPM. Dia meminta semua pihak menggunakan internet secara bijak.

"Belum apa-apa sudah ngomong blokir saja. Gunakan dengan baik dulu," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku pemerintah mewaspadai opini yang tidak terduga jelang peringatan HUT OPM. Mahfud tak ingin propaganda kembali memicu kerusuhan di Bumi Cenderawasih.

"Ya, itu juga menjadi perhatian kita agar Papua tidak kembali memanas," ujar Mahfud.

Menurutnya, propaganda politik bisa muncul jelang peringatan HUT OPM. Namun, dia memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah  antisipasi.

Sementra itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memastikan akan mengurangi gerak kelompok separatis di forum internasional. Kelompok separatis diduga kerap menjadikan forum internasional untuk memperlihatkan eksistensi.

"Mengurangi ruang gerak separatisme untuk menggunakan berbagai forum internasional untuk mengampanyekan agenda separatisme," kata Retno dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Program separatisme menjadi salah satu prioritas perhatian Kemenlu dalam menjalankan diplomasi demi kedaulatan dan kebangsaan. Kemenlu juga ingin percepat penyelesaian batas negara. "Penyelesaian batas negara akan diintensifkan melalui perundingan," cetusnya.

Tak hanya itu, Kemenlu ingin memopulerkan identitas bangsa di forum internasional. Hal tersebut bisa direalisasikan melalui kerja sama penyebaran toleransi dan kemajemukan demokrasi dengan negara sahabat.

"Juga, tentunya kerja sama yang terkait dengan counter terorism akan diperkuat melalui kontribusi Indonesia yang lebih banyak dalam sejumlah forum internasional," ujar Retno. (Uta/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More