Rabu 13 November 2019, 08:10 WIB

Program Kartu Prakerja Sasar 2 Juta Peserta

Akmal Fauzi | Ekonomi
Program Kartu Prakerja Sasar 2 Juta Peserta

ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan
Ilustrasi-Pekerja menunjukkan Kartu Pekerja saat pendistribusian dan uji coba di Jakgrosir, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta.

 

DALAM rapat terbatas yang membahas program kartu prakerja, Presiden Joko Widodo mendorong para menteri untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja agar lebih berdaya saing.

Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki, Jokowi menyebut 58% tenaga kerja di Indonesia hanya lulusan SMP ke bawah. Karena itu, Presiden menugasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membenahi sistem pendidikan, khususnya di bidang vokasi.

"Reformasi harus dimulai dari hulu, yaitu membenahi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Itu urusannya Mendikbud. Kita harap nyambung dengan kebutuhan industri. Bahkan, kalau bisa, menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Menurut Presiden, pemilik kartu prakerja dapat memilih model pelatihan, seperti teknologi informasi, bahasa, dan desain. "Mereka boleh pilih pelatihan, misal barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, programming, dan coding. Kita harap ini dikerjakan masif lewat pihak swasta dan BUMN karena memiliki tempat pelatihan."

Program kartu prakerja yang rencananya diterapkan mulai Januari 2020 akan menampung sekitar 2 juta peserta. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah terus mematangkan per-aturan presiden tentang kartu prakerja.

"Dari 2 juta peserta dibagi menjadi dua kelompok. Sebanyak 1,5 juta peserta ikut perekrutan secara online. Sisanya, 500 ribu, dijaring melalui pendaftaran langsung di balai latihan kerja. Pendaftar dari kota besar atau kota kecil memiliki kesempatan sama," ujar Airlangga, kemarin.

Perihal anggaran program, lanjut Airlangga, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp10 triliun untuk pelatihan, insentif, dan gaji pelaksana.

 

Revitalisasi

Dua tahun lalu, Kepala Negara telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk meningkatkan serapan tenaga kerja lulusan SMK. Tiga tahun sejak terbit inpres itu, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud, M Bakrun, mengakui semakin banyak industri yang tertarik. "Mungkin sekitar 50-100 (industri). Setiap sekolah juga melakukan kerja sama langsung," ujar Bakrun kepada Media Indonesia, kemarin.

Sumber: BPS

 

Namun, serapan tersebut masih tergolong rendah mengingat jumlah SMK di seluruh Indonesia mencapai sekitar 14 ribu sehingga butuh lebih banyak lagi industri untuk melakukan sinkronisasi kurikulum agar kompetensi lulusan SMK sesuai permintaan industri.

"Belum banyak industri tahu SMK. Ini tantangan bagi kita semua agar industri ikut berperan. Sekarang mulai banyak (kerja sama dengan industri) setelah ada inpres. Tetapi karena sekolah dan siswanya banyak, kita juga perlu industri yang sangat banyak," tutur Bakrun.

Pakar pendidikan Arief Rachman menilai peminatan pada SMK masih didominasi siswa dari lapisan ekonomi rendah karena mereka ingin langsung bekerja setelah lulus.

"Revitalisasi SMK ialah mendudukkan institusi itu menjadi sekolah yang diminati anak-anak unggul. Bukan hanya yang mau kerja, tetapi juga yang mau melanjutkan ke jenjang S-1, S-2, dan S-3," kata Arief.

Dia menambahkan, yang tidak kalah penting dari revitalisasi SMK ialah meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sehingga lulusan SMK dapat menjadi SDM unggulan. "SMK perlu melakukan seleksi guru yang punya kekuatan akademis tinggi, stabil psikologisnya, dan secara sosiologis sempurna." (Aiw/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More