Rabu 13 November 2019, 07:40 WIB

Peserta BPJS Kelas III Diupayakan Dapat Subsidi

Atalya Puspa | Humaniora
Peserta BPJS Kelas III Diupayakan Dapat Subsidi

MI/RAMDANI
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

 

MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan pihaknya terus berupaya untuk memberikan subsidi bagi peserta mandiri atau segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) BPJS Kesehatan kelas III.

"Kita dorong supaya upaya-upaya untuk membuat BPJS, terutama PBPU dan BP yang kelas III, bisa terbantu iurannya," kata Terawan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, kemarin.

Menkes menyebut pihaknya akan melakukan rapat terbatas di Istana Negara guna membahas pemberian subsidi untuk iuran peserta BPJS kelas III mandiri. Ia berharap koordinasi antarkementerian atau lembaga dapat berjalan baik demi tercapainya tujuan bersama.

Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengaku telah siap apabila penaikan iuran BPJS berdampak pada banyaknya peserta yang turun ke kelas III.

"Itu tidak apa-apa asalkan sistem rujukan diperbaiki. Jangan ada dikotomi antara pemerintah dan swasta," kata Ketua Persi, Koentjoro Adi Purjanto, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ditambahkannya, rumah sakit akan melakukan berbagai inovasi untuk mempertahankan kinerja keuangan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan peserta non-BPJS.

Ia berharap defisit BPJS Kesehatan dapat cepat teratasi dan rumah sakit di seluruh Indonesia bisa secepatnya mendapatkan hak piutang mereka.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta.

 

Penaikan anggaran

Dinas Kesehatan Banyumas, Jawa Tengah, mengusulkan penaikan anggaran hingga 100% untuk kartu Banyumas sehat (KBS).

"Pemkab mempunyai program KBS dengan mengalokasikan dana untuk 50 ribu warga. Kini KBS tersebut telah diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan sehingga pemkab membayar iurannya. Dengan adanya rencana penaikan iuran maka kami juga mengajukan kenaikan anggaran," ungkap Kepala Dinkes Banyumas Sadiyanto.

Ia mengungkapkan pengajuan penaikan anggaran hingga 100%. Jika sebelum ada penaikan iuran, alokasi mencapai Rp13 miliar. Maka, pada APBD 2020 mendatang diajukan senilai Rp26 miliar.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatra Utara-Aceh, Mariamah, mengatakan masih ada 3,4 juta warga Sumatra Utara yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Mariamah lalu berharap warga yang tidak memiliki kemampuan menjadi peserta mandiri untuk segera melapor ke pemerintah setempat. (Ata/YP/LD/X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More