Rabu 13 November 2019, 00:29 WIB

Partai Lain Patut Tiru Konvensi Partai NasDem

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Partai Lain Patut Tiru Konvensi Partai NasDem

MI/bary Fatahillah
Direktur Presidential Studies-Decode UGM Nyarwi Ahmad

 

RENCANA Partai NasDem menggelar konvensi untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang dinilai Direktur Presidential Studies-Decode Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad, sangat tepat.

Ia bahkan menyebutkan, rencana NasDem itu layak untuk ditiru partai lain, mengingat proses Pilpres 2024 masih lima tahun lagi

"Apalagi misalnya menyangkut proses yang Pilpres kan masih lama. Sudah semestinya partai-partai meniru pola kayak gitu," katanya ketika dihubungi, Selasa (12//11).

Menurutnya, konvensi merupakan salah satu cara untuk mengaja martabat partai. Kalau partai hanya sekedar jualan tiket, maka akan meruntuhkan martabat partai.

"Kalau partai sekedar dimanfaatkan untuk jualan. Artinya tiket partai dilepas hanya siapa yang mau untuk beli hari ini? Misalnya seperti itu. Itu kan martabat partai tidak terjaga," tegasnya.

Baca juga : Partai NasDem Teguhkan Posisi via Konvensi

Konvensi juga merupakan salah cara untuk menjaga demokrasi tetap sehat yang sudah banyak diterapkan di banyak negara maju.

"Partai kan harus menjaga mertabatnya sebagai institusi demokrasi. Caranya bagaimana? Ya menunjukkan komitmennya pada tahapan proses yang bisa diperankan dalam demokrasi. Misalnya kalau harus mencalonkan capres kan ada mekanisme yang ditetapkan, seperti melalui konvensi. Konvensi salah satu cara yang sudah dikembangkan dan diterapkan di negara maju," ujarnya.

Di sisi lain, Nyarwi menilai, rencana yang dilontarkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dihadapan Presiden Joko Widodo saat penutupan Kongres NasDem, sangat arif.

"Artinya itu penjelasan resmi Pak Surya sebagai Ketum di depan Presiden. Menurut saya, itu pernyataan yang arif," pungkasnya. (RO/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More