Rabu 13 November 2019, 06:25 WIB

Kongres dan Politik Rangkulan NasDem

Khairil Azhar Dosen Akademi Bela Negara (ABN) | Opini
Kongres dan Politik Rangkulan NasDem

Dok.MI/Metro Tv
Presiden Joko Widodo berpelukan erat dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh seusai menyampaikan pidato dalam perayaan partai Nasdem

PARTAI NasDem berkongres untuk kedua kalinya pada 8-11 November 2019. Bisa dikatakan bahwa kongres kali ini dilaksanakan di tengah serangkaian momentum politik nasional. Dalam kalkulasi politik, rangkaian momentum ini bisa memberi nilai tambah yang luar biasa bagi political branding Partai NasDem.

Sebelum kongres, Presiden Jokowi baru saja dilantik untuk periode kedua 2019-2024 dan mengumumkan para menteri yang menjadi 'manajer' berbagai programnya selama 5 tahun. Di atas kertas, Partai NasDem mendapat jatah tiga kursi kementerian di sektor riil: lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, serta komunikasi dan informatika.

Salah satu pergunjingan politik yang kemudian menghangat ialah kegagalan Partai NasDem dalam mempertahankan posisi Jaksa Agung. Konon, Jaksa Agung yang baru dipersepsi sebagai simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang saat ini dilihat publik sebagai bersimpang jalan dengan Partai NasDem dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.

Dari dinamika yang terlihat, kita tidak bisa melihat peristiwa itu sebagai semata-mata soal perebutan posisi eksekutif. Sebab, bagi Partai NasDem, umpamanya, wilayah pertarungan sebenarnya jauh lebih luas dan kompleks. Lokus kerja politik yang dikelola Partai NasDem bersifat nasional dan menyeluruh.

Bahkan, lebih jauh pascapemilihan umum yang penuh konflik dan memecah belah, bisa dikatakan bahwa Partai NasDem berusaha memaksimalkan kerja-kerja politiknya. Sebagai salah satu payung, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa apa yang dilakukan merupakan bagian dari proses pendidikan politik nasional.

Politik rangkulan

Salah satu momentum politik yang terlihat by-design ialah 'politik rangkulan' Surya Paloh menjelang Kongres ke-2 Partai NasDem. Frase ini mewakili apa yang dilakukan dalam safari politik ketika bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, di markas PKS.

Dalam perspektif petahana versus oposisi ialah wajar jika peristiwa ini dipersepsikan sebagai kemungkinan 'retak di dalam', yakni dilihat hitam putih dalam logika demokrasi parlementer atau Partai NasDem juga dipersepsikan sebagai sedang menunjukkan kekecewaan atau berusaha menaikkan nilai tawar pada Jokowi dan PDIP. Sebagai bagian dari langkah strategis, hal ini juga dilihat sebagai testing the water menjelang tahun politik 2024.

Supaya lebih tepat dan menyeluruh, politik rangkulan Surya Paloh tentulah harus dilihat juga dengan cara yang lain. Pertama, hal ini harus dilihat dalam konteks pasar bebas politik multipartai Indonesia. Dalam pasar bebas politik ini percaturan politik bersifat tidak ajek, lentur, dan berpanglima tujuan-tujuan yang dinamis.

Kepentingan memenangi kontestasi 2024 merupakan satu hal atau tujuan antara saja sehingga keliru kalau dipersepsikan sebagai tujuan utama dan jangka panjang Partai NasDem. Dengan melihat dinamika perjuangannya, sesuai dengan konsep restorasi yang diusung, Partai NasDem justru lebih terlihat konsisten dengan terus-menerus menggarami kancah politik Tanah Air.

Jika dibahasakan sebagai 'kepentingan', kepentingan Partai NasDem ialah menjadi besar dengan tampil sebagai pembaru politik nasional, seperti disuarakan berkali-kali oleh sang Ketua Umum. Dengan kacamata ini, politik rangkulan bisa dilihat lebih jauh sebagai upaya restoratif, yang mana salah satunya ialah dalam rangka menggalang kegotongroyongan dan menjadikan prinsip musyawarah mufakat sebagai kompas dalam berpolitik.

Kedua, seiring dengan itu, asas demokrasi liberal barat yang sudah teruji di negara-negara maju dengan konsolidasi demokrasi yang kuat, mengajarkan bahwa mesti terdapat anasir check and balances. Karena konteks yang berbeda, konsep yang baik ini perlu dimoderasi dan diperjuangkan sistemnya dalam format yang sesuai.

Oleh karena itu, dengan kacamata ini, politik merangkul PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat (PD), bisa dikatakan sebagai tindakan moderasi. Dengan berpijak pada hakikat fungsional dari keberadaan oposisi, ketiga partai yang tidak masuk ke koalisi pemerintah dirangkul untuk menjadi sparring partner dalam menjalankan proses deliberasi politik.

Ketiga, sebuah partai politik pada dasarnya merupakan representasi dari orang-orang yang memiliki persamaan atau kepentingan ideologis tertentu. Meskipun kita tahu bahwa dalam politik praktis dan pragmatis bisa jadi tidak sepenuhnya demikian. Dengan patokan ideologis ini, selain diperlukan suatu etika politik yang mengikat, upaya sadar dan terus-menerus untuk memastikan serta merawat cita-cita politik nasional ialah mutlak.

Pemilu 2019 merupakan contoh kasus yang menunjukkan bahwa ketika etika dan cita-cita politik nasional seperti tercantum dalam konsitusi dipertaruhkan, yang terjadi ialah politik yang memecah belah, terutama terkait agama dan suku bangsa. Perbedaan ideologis dan kultural mengeras, serta tidak lagi sekadar menjadi dasar pertimbangan memilih, tetapi lebih jauh dieksploitasi sebagai alat pemenangan.

Oleh karena itu, langkah 'politik rangkulan' bertujuan etis dan sekaligus merawat kembali rajutan kebinekaan sebagai tulang punggung demokrasi. Tindakan merangkul PKS dan PAN, dua partai berdasar agama yang lebih condong puritan, diniatkan sebagai wujud keteladanan politik supaya dilihat masyarakat secara luas dan mengembalikan kesadaran kebangsaan.

Seiring dengan itu, Partai NasDem melakukan politik rangkulan atas dasar keyakinan bahwa demokrasi bisa berjalan ketika terdapat keseimbangan representasi politik, yang dalam konteks Indonesia, terutama berwujud dalam keseimbangan representasi nasionalis-agamis. Demikian juga dengan memperhatikan fenomena politik berdasar agama.

Dalam hal ini, di kalangan umat Islam sebagai mayoritas perlu diperhatikan keseimbangan polarisasi kultural-puritan. Ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai Islam kultural, PKS dan PAN ialah partai Islam dengan para pemilih mayoritas puritan.

Sebagai penutup, jika semata-mata berpatokan pada logika 'menang-kalah, apa yang dilakukan Partai NasDem tentu saja tetaplah suatu 'pertaruhan politik'. Hanya saja, pilihan menunggu momentum ketika lima tahun bukanlah waktu yang panjang dalam kerja politik, bisa jadi lebih buruk. Oleh karena itu, ketimbang menunggu takdir atau bermain terlalu hati-hati, Partai NasDem terlihat sudah membulatkan tekad untuk membuat momentum demi momentum.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More