Rabu 13 November 2019, 06:20 WIB

Potensi Ekonomi Pesantren Digarap

(Hld/*/Ant/E-1) | Ekonomi
Potensi Ekonomi Pesantren Digarap

(Dokumentasi Bank Indonesia)
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dalam pembukaan Sarasehan Pondok Pesantren dalam Pra- Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)

 

BANK Indonesia (BI) dan 110 pesantren seluruh Indonesia menginisiasi pembentukan usaha induk bisnis dari lingkungan pesantren yang ditargetkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi dan keuangan syariah.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo pada pembukaan Sarasehan Pondok Pesantren dalam Pra-Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta, kemarin, mengatakan holding usaha pesantren ini akan memfasilitasi pengembangan bisnis dari tiap-tiap unit usaha pesantren.

Misalnya, unit usaha di suatu pesantren akan mendapatkan akses pasar dari pesantren lainnya sehingga unit usaha tersebut akan lebih mudah dalam meningkatkan omzet.

Holding juga akan menghimpun informasi mengenai kondisi pasar ataupun perekonomian yang akan menjadi rujukan untuk penentuan kebijakan unit usaha di pesantren.

"Begitu juga dari sisi permodalan, usaha induk pesantren akan menjadi integrasi beberapa unit usaha pesantren guna memperkuat keberadaan dari sisi pemodalan, pengembangan pasar, hingga akses informasi," kata Dody.

Jika integrasi sektor bisnis di lingkungan pesantren sudah terjadi, skala bisnis pesantren akan semakin besar. Dengan begitu, diharapkan bisnis dari lingkungan pesantren akan semakin mandiri dan mampu bersaing dengan pelaku bisnis konvensional.

Hal tersebut diharapkan akan mendorong pemanfaatan potensi ekonomi syariah di Indonesia.

Untuk diketahui, saat ini nilai ekonomi syariah Indonesia mencapai 80% dari total produk domestik bruto (PDB) Tanah Air. Artinya, nilai ekonomi syariah mencapai Rp12,8 ribu triliun dari total Rp16 ribu triliun PDB Indonesia.

"Kami melihat banyak perubahan dan tantangan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," tukas Dody. (Hld/*/Ant/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More