Selasa 12 November 2019, 19:51 WIB

Sikap Presiden Ingin Pertahankan Pilkada Langsung Perlu Dikawal

Abdillah Muhamamd Marzuqi | Politik dan Hukum
Sikap Presiden Ingin Pertahankan Pilkada Langsung Perlu Dikawal

MI/Rommy Pujianto
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini

 

PENEGASAN Presiden Joko Widodo yang menginginkan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat perlu dikawal agar semua partai pendukungnya ikut mengamnini.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Perkumnpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurutnya, polemik soal pilkada telah berlangsung sejak era Presiden Susilo Bambbang Yudoyono (SBY).

Karena itu, harus ada kesamaan visi Presiden dengan anggota kabinet dan partai pendukungnya dalam menyikapi polemik soal Pilkada.

"Jangan sampai pada tataran teknis operasional justru ada ketidaksinkronan antara visi dan sikap politik Presiden dengan implementasi dan pengaturannya di lapangan saat pembuatan kebijakan oleh DPR bersama Pemerintah," terang Titi.

Titi menegaskan, keterangan terbuka Presiden itu mestinya menjadi pembuka bagi semua pihak untuk jernih mengkaji pelaksanaan pilkada langsung.

Baca juga : Bahas Amendemen UUD, Pimpinan MPR Temui Surya Paloh, besok

Kajian itu diperlukan guna menemukan formula yang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah Pilkada langsung, mulai dari politik biaya tinggi, politik kekerabatan, netralitas ASN, integritas penyelenggara, praktik jual beli suara, sampai fenomena calon tunggal yang menjamur dalam beberapa kali pilkada serentak.

"Karena memang masih banyak titik lemah dari praktik pilkada langsung kita yang memerlukan perbaikan dan penguatan pada tataran aturan main dan pelaksanaan teknis di lapangan," tegas Titi.

Oleh karena itu, menurut Titi, evaluasi terhadap Pilkada langsung memang harus dilakukan.

Evaluasi itu ditujukan untuk menambal berbagai kelemahan yang ada serta terus memperkuat kredibilitas dan integritas penyelenggaraannya sehingga bisa menghasilkan kepemimpinan daerah yang mampu memajukan dan menyejahterakan masyarakatnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More