Selasa 12 November 2019, 19:55 WIB

Fraksi PKS DPR RI Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Atalya Puspa | Politik dan Hukum
Fraksi PKS DPR RI Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

ANTARA
BPJS Kesehatan

 

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas III mandiri.

Hal itu diungkapkan dalam diskusi publik yang bertajuk 'Sehatkan BPJS, Sehatkan Indonesia' yang diselenggarakan oleh Fdaksi PKS DPR RI.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Anshori Siregar, menilai, penaikan iuran BPJS Kesehatan akan mencekik masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang menjadi peserta kelas III.

"Jangan sampai program unggulan pemerintah ini tercederai oleh masyarakat bawah yang tidak bisa bayar," kata Anshori di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).


Baca juga: Bahas Amendemen UUD, Pimpinan MPR Temui Surya Paloh, Besok


Anshori menuturkan, penaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi untuk menutup defisit. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mencari cara lain guna mengatasi permasalahan tersebut.

"Pemerintah harus cari jalan mencari cara untuk gratiskan yang tidak mampu. Walaupun kita apresiasi Menteri Kesehatan Terawan masih mencari jalan berkeliling ke stakeholder yang lain untuk cari subsidi bagi kelas III mandiri," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya promotif dan preventif untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

"Promotif dan preventif. Jamban sehat, makan sehat, jangan merokok. Ini kan sederhana tapi sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi kita bisa tekan persoalan kesehatan di titik hilir," tandasnya. (OL-1)

Baca Juga

Instagram @mumtazrais

Diingatkan Wakil Ketua KPK, Mumtaz Rais Malah Tanya Kamu Siapa?

👤Antara 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 20:35 WIB
Nawawi ingin mengingatkan bahwa ada aturan di penerbangan yang wajib dipatuhi oleh siapapun, tidak peduli Anda pejabat negara ataupun...
MI/MOHAMAD IRFAN

Inilah 3 Klaster Kasus Joko s Tjandra

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 20:08 WIB
Adapun klaster ketiga terkait proses penghapusan red notice, serta pembuatan dan penggunaan surat jalan palsu untuk Joko...
Dok.Setwapres

Wapres: Jaga Kesepakatan Pendiri Bangsa

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 18:40 WIB
Wakil Presiden meminta seluruh masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam menjaga kesepakatan para pendiri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya