Selasa 12 November 2019, 19:45 WIB

1.500 Mobil Mewah di Jakarta belum Bayar Pajak

Ferdian Ananda Majni | Megapolitan
1.500 Mobil Mewah di Jakarta belum Bayar Pajak

ANTARA
1.500 Mobil Mewah di Jakarta belum Bayar Pajak

 

KEPALA Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan, sedikitnya 1.500 pemilik mobil mewah  menunggak pajak hingga November 2019 di Jakarta.

"Ada 1.500 unit mobil mewah yang masih menunggak pajak tahun kendaraan mereka tahun ini," kata Faisal di Mapolda Metro Jaya, Selasa (12/11)

Faisal menjelaskan, pemilik kendaraan yang belum menyelesaikan pembayaran pajak itu berasal dari berbagai kalangan, mulai selebritis hingga pejabat.

"Macam-macam (pemilik kendaraan mewah), artis, pejabat. Jadi, kami sedang melakukan door to door kepada pemilik kendaraan mewah tapi belum membayar," sebutnya.

Menurutnya, BPRD bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyepakati kategori kendaraan mewah. Di mana ketentuannya harga beli berada di atas Rp1 miliar dengan rata-rata pajak Rp100 juta.

"Tergantung, mobilnya apa. Kalau dia mobilnya Ferrari, Lamborghini, bisa Rp100 jutaan. Memang kita menyisir mobil-mobil eksklusif, rata-rata pajaknya Rp100 jutaan," terangnya


Baca juga: Jadi Kurir Narkoba, Siswa SMA di Depok Divonis 3 Tahun 3 Bulan


Senada disampaikan Faisal, Kasie STNK Polda Metro Jaya, Komisaris Pol Arif Fazlurrahman, menyebut kendaraan yang tergolong mobil mewah yakni memiliki harga jual lebih dari Rp1 miliar.

"Untuk kategori mobil mewah itu sendiri disepakati oleh kami bersama dengan nilai kendaraan di atas Rp1 miliar. Kalau bicara mewah atau tidak itu subjektif. Jadi kami menyepakati bersama bahwa kendaraan dengan nilai jual di atas Rp1 miliar," sebutnya.

Diberitakan, sejauh ini BPRD DKI Jakarta berhasil mengumpulkan pajak sebesar 84% dari target penerimaan pajak 2019 sebesar Rp8,8 triliun. Sedangkan total kekurangan pajak yang harus dikumpulkan BPRD DKI Jakarta sebesar Rp2,1 miliar.

Salah satu upaya penagihan kepada para penunggak pajak yang tidak kooperatif adalah door to door atau mendatangi rumah pemilik kendaraan bermotor.

"Jika tetap ngeyel tidak mau bayar, akan ditindak tegas dengan penyitaan aset. Dalam hal ini kendaraan yang dimaksud," pungkas Faisal. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More