Selasa 12 November 2019, 19:30 WIB

PKS masih Berharap Kursi Wagub Jakarta

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
PKS masih Berharap Kursi Wagub Jakarta

MI/ Putri Anisa Yuliani
Abdurrahman Suhaimi

 

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi masih memelihara asa agar kursi wakil gubernur berasal dari pihaknya. PKS harus bersaing dengan Gerindra untuk pemilihan posisi tersebut.

"(Harapannya) ada wakil gubernur dari PKS. Itu prosesnya adalah di kesepakatan dua partai pengusung. Ini kan mungkin masih terjadi pembicaraan," kata Suhaimi di Jakarta, Selasa (12/11).

 

Baca juga: Demi Formula E, Anies Pangkas Dana Rehabilitasi Sekolah

 

Ada enam nama cawagub DKI yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. PKS mengajukan nama yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Sedangkan dari Gerindra mengajukan empat nama baru cawagub. Yakni, Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah. Dari enam tersebut, akan dipilih dua oleh panitia pemilihan.

"Ya kan nama usulan boleh-boleh saja kan. Nah, soal diterima atau tidak itu kan lain persoalannya. Kan sebelumnya (cawagub) diserahkan kepada PKS. Apakah ada nego-nego baru, tunggu saja tanggal mainnya," terang Suhaimi.

Ia mengaku, pengajuan dua nama cawagub dari PKS tidak ada yang berubah. DPRD berjanji pemilihan cawagub akan kelar akhir tahun ini. Kursi wagub DKI sudah setahun kosong sejak ditinggalkan Sandiaga pada 2018 untuk maju dalam Pilpres 2019.

"Intinya gini, secara formal itu belum ada surat resmi yang diajukn ke pak gubernur untuk menggantikan 2 nama itu. Sampai detik ini belum ada," tandasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More