Selasa 12 November 2019, 19:00 WIB

Demi Formula E, Anies Pangkas Dana Rehabilitasi Sekolah

Selamat Saragih | Megapolitan
Demi Formula E, Anies Pangkas Dana Rehabilitasi Sekolah

MI/ Bary Fathahilah
Anies Baswedan

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta harus memotong banyak dana alokasi demi mengadakan perhelatan Formula E pada 2020. Dimulai dari pemangkasan dana revitalisasi GOR dan stadion sebesar Rp320,5 miliar di Dispora DKI Jakarta hingga pemangkasan alokasi sebesar Rp455,4 miliar untuk rehabilitasi sekolah di Disdik DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menilai langkah pemotongan anggaran tersebut menunjukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah mengorbankan kepentingan besar bagi masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan Formula E yang membutuhkan biaya total Rp1,16 triliun.

"Sebagai pemilik kuasa anggaran, politik anggaran Pak Gubernur mestinya berpihak pada rakyat. Bukan justru menghambur-hamburkan triliunan rupiah uang rakyat hanya untuk 'event' satu hari saja,” kata Anggara, di Jakarta, Selasa (12/11).

 

Baca juga: Anggaran Pembangunan Trotoar 2020 Dipangkas Rp204 Miliar

 

Menurut dia, pemotongan alokasi untuk mendukung kesiapan Pemprov DKI Jakarta menjadi tuan rumah Formula E sangat tidak tepat dan bisa diterima logika publik. Terlebih Pemprov DKI sedang mengalami defisit anggaran.

Adanya pemotongan anggaran, maka revitalisasi 12 GOR dan stadion serta rehabilitasi 25 gedung sekolah atau 518 ruang kelas SD terancam mandek.

"Sebanyak 16.000 anak-anak SD kita tidak mendapatkan hak pendidikan yang memadai. Ini menandakan kepedulian Pak Anies terhadap masa depan pemuda dan pelajar sangat rendah," lanjutnya.

Pihaknya meyakini perhelatan Formula E di DKI tidak mendesak. Bahkan terkesan pemborosan. Kalaupun gubernur menilai event itu penting maka harus menggunakan strategi lain yang telah diterapkan Jerman, Inggris, Prancis dan AS ketika menjadi tuan rumah Formula E.

Negara-negara tersebut, ujar dia, hanya menyediakan venue saja. Sedangkan pembiayaan acara dibebankan kepada produsen mobil listrik atau swasta, tidak dibebankan kepada APBD yang sumbernya dari rakyat.

"Pemprov DKI perlu strategi baru. Jangan semuanya dibebankan pada uang rakyat. Negara-negara lain tidak ada yang pakai uang rakyat. Murni semuanya ditopang dan disponsori oleh produsen mobil dan pihak-pihak swasta lainnya," ujarnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More