Selasa 12 November 2019, 18:35 WIB

Beberkan Anggaran Janggal, William Ingin Mengedukasi Publik

Selamat Saragih | Megapolitan
Beberkan Anggaran Janggal, William Ingin Mengedukasi Publik

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengatakan, tujuannya menggunggah mata anggaran janggal ke media sosial untuk mengedukasi publik. Apalagi, dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 tidak bisa diakses masyarakat.

"Kalau saya merasa sebagai anggota DPRD DKI juga kita mempunyai hak untuk mengedukasi ke publik apalagi terkait soal anggaran itu kan. Sehingga apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," ungkap William di Lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11).

William tidak keberatan jika anggaran janggal yang dipublikasi oleh dia kemudian dipermasalahkan dan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

"BK juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dengan laporan tersebut. Jadi proses yang memang harus dilalui. Ini prosedural," katanya.

Meski demikian, lanjut William, dirinya dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tidak surut langkah untuk mengungkap anggaran janggal walau sudah dilaporkan.

"Kalau soal prinsip transparansi anggaran, kami enggak bisa tolerir. Jadi itu udah jadi sikap politik PSI bahwa anggaran harus transparan sejak perencanaan. Jadi walau banyak laporan atau kritik soal kami, kami enggak akan goyah kalau soal prinsip transparansi anggaran," ujarnya.


Baca juga: Politisi PDIP Minta Bekas Pohon Angsana di Cikini Diganti Kurma


Sebelumnya diberitakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politikus PSI, William Aditya Sarana, ke BK DPRD DKI.

William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

William menambahkan, meski dia diperiksa BK DPRD DKI, tapi sesuai janji pihaknya tetap buka anggaran janggal ke publik.

Sugiyanto menilai, William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan, Sugiyanto, di Jakarta, Selasa (5/11) lalu.

Karena pengaduan itu, William kemudian diperiksa BK soal aduan ini pada tadi siang. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More