Selasa 12 November 2019, 11:49 WIB

Menkes Ingin Peserta BPJS Mandiri Kelas III Disubsidi

Antara | Humaniora
Menkes Ingin Peserta BPJS Mandiri Kelas III Disubsidi

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri)

 

MENTERI Kesehatan Terawan Agus Putranto berupaya untuk tetap bisa memberikan subsidi pada peserta mandiri atau segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan kelas III.

"Kita dorong supaya upaya-upaya membuat BPJS terutama PBPU dan BP kelas tiga bisa terbantu iurannya, itu saja," kata Menteri Terawan usai menghadiri puncak acara Hari Kesehatan Nasional di Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa (12/11).

Dia menjelaskan hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet yang rencananya diadakan hari ini di Istana bersama Presiden Joko Widodo dan kementerian serta lembaga terkait lainnya.

Namun, Menkes Terawan menegaskan belum ada keputusan apapun terkait dengan wacana subsidi bagi peserta PBPU dan BP kelas III.

"Jadi belum ada keputusan. Di berita begitu-begitu, mohon doa saja supaya upaya kita berhasil. Kan ini proses koordinasi, proses bagaimana kita berbicara dengan baik sehingga intinya tujuannya bisa tercapai. Artinya, yang selama ini sudah bayar tidak naik iurannya karena tersubsidi yang PBPU dan BP," ungkapnya.

Sebelumnya, Menkes Terawan sempat mengusulkan agar kenaikan iuran bagi peserta PBPU dan BP BPJS Kesehatan kelas III mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ia mengaku berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas wacana tersebut.

Baca juga: Komisi IX Konsisten Minta BPJS tak Naikkan Iuran Kelas III

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sempat menegaskan hingga saat ini aturan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang masih menjadi acuan adalah Perpres 75 Tahun 2019.

Ia menerangkan hal yang berkaitan dengan iuran BPJS Kesehatan membutuhkan proses dan pembahasan lintas sektor kementerian-lembaga, para pakar dan lain-lain. Pembahasan dilakukan dalam proses yang panjang dan tidak bisa ditetapkan secara tergesa-gesa.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More