Selasa 12 November 2019, 06:17 WIB

Jakarta Masuk Kategori Provinsi Paling Intoleran

Zakaria Habib | Megapolitan
Jakarta Masuk Kategori Provinsi Paling Intoleran

MI/MOHAMAD IRFAN
Ilustrasi--Puluhan jamat Gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia melakukan ibadah kembali di depan Istana Merdeka, Jakarta.

 

DKI Jakarta masuk dalam kategori provinsi paling intoleran di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan Setara Institute.

Dari 10 Provinsi yang banyak terdapat pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) selama 12 terakhir, Ibu Kota menduduki peringkat kedua setelah Jawa Barat.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naispospos mengatakan indikasi intoleransi di DKI Jakarta dapat dilihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Menurutnya, pada kontestasi politik saat itu, aksi intoleransi bukan hanya dilandasi atas pemikiran keagamaan yang sempit melainkan lebih cenderung karena faktor politik dan ekonomi.

"Kalau kita lihat pada Pilgub DKI bukan semata-mata karena pemikiran keagamaan yang picik, namun lebih banyak faktor politik dan ekonomi. Yang tidak puas dengan kebijakan gubernur terdahulu," kata Bonar dalam seminar nasional Setara Institute di Jakarta, Senin (11/11).

Baca juga: Sering Diejek, Driver Ojol Nekat Bunuh Tetangganya

Dari hasil penelitian Setara, dalam 12 tahun terakhir, terjadi 2.400 peristiwa pelanggaran KBB. Provinsi Jawa Barat tercatat provinsi tertinggi pelanggaran KBB dengan 629 peristiwa.

Sementara, Jakarta berada di posisi kedua tercatat terdapat 291 peristiwa pelanggaran KBB, disusul Jawa Timur dengan 270 peristiwa. Kemudian Jawa Tengah 158 peristiwa, Aceh 121 peristiwa, Sulawesi Selatan 112 peristiwa.

Berikutnya Sumatra Utara 106 peristiwa, Sumatra Barat 104 peristiwa, Banten 90 peristiwa, dan terakhir Nusa Tenggara Barat 7 peristiwa.

Bangsa Indonesia, menurut Bonar, memiliki modal sosial yang besar. Adapun paradoks yang terjadi karena politisasi kelompok tertentu yang mengejar kepentingan mereka sendiri.

"Bangsa Indonesia punya modal sosial yang kuat. Ini (intoleransi) karena dipolitisasi kelompok-kelompok tertentu untuk menumpuk kapital," kata dia. (Medcom/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More