Selasa 12 November 2019, 07:40 WIB

Gibran Terganjal PDIP Surakarta

Widjajadi | Nusantara
Gibran Terganjal PDIP Surakarta

MI/Widjajadi
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyato.

 

PELUANG Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, makin sempit karena DPC PDIP Surakarta hanya mendukung Achmad Purnomo-Teguh Prakosa yang akan bertarung pada pilkada serentak 2020.

Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo dengan tegas mengatakan tidak ada nama atau pasangan lain yang diajukan DPC kepada DPP PDIP, selain nama pasangan bakal calon Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Ia enggan berandai-andai terkait jika nantinya keputusan DPP berbeda dengan DPC.

Jika kemudian muncul nama pasangan lain yang berbeda dengan yang diajukan DPC, ia menilai DPP PDIP telah melanggar peraturan PDIP Nomor 24/2017 tentang Proses Penjaringan dan Penyaringan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah.

"Mengacu pada peraturan partai Nomor 24/2017, yang diusulkan DPC hanya sepasang. Dan hal itu sebagai tindak lanjut dari arus bawah, mulai anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, hingga DPC. Yang keluar adalah nama Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Nama itulah yang saya bawa ke DPP," tegas Rudy, kemarin.

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Gibran Rakabuming Raka menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

 

Rudy yang hingga kini masih menjabat Wali Kota Surakarta menuturkan, proses penjaringan tertutup yang memunculkan nama Achmad Purnomo-Teguh Prakosa mengacu kepada peraturan PDIP Nomor 24/2017. Hal tersebut sebagai penghargaan bagi DPC di seluruh Indonesia yang pada pemilihan legislatif April lalu memperoleh suara 25%.

"Dari proses penjaringan tertutup, yang keluar kemudian hanya satu pasang, yakni Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Jika kemudian ada yang lain mendaftar lewat DPD dan DPP (PDIP), saya tidak tahu dan tidak mengikuti," katanya.

Ia juga menyatakan, tugasnya sebagai pimpinan DPC sudah selesai seusai mengirimkan nama pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa kepada DPP PDIP. Oleh karena itu, ia tidak akan menggubris siapa yang mendaftar lewat DPD atau DPP PDIP.

"Peraturan (penjaringan) pada pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada 2005, 2010, dan 2015 yang menggunakan penjaringan terbuka," ujarnya. (LD/YH/TB/BY/DW/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More