Senin 11 November 2019, 18:05 WIB

MPR Diusulkan juga Amendemen Periode Jabatan Presiden

Widhoroso | Politik dan Hukum
MPR Diusulkan juga Amendemen Periode Jabatan Presiden

Ist
Gedung MPR/DPR RI

 

DI tengah wacana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hendak melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memasukkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), pengamat politik dan intelijen Suhendra Hadikuntono mengusulkan agar MPR juga mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 agar presiden dan wakil presiden bisa menjabat tiga periode.

"Tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan ibu kota negara, tidak akan berjalan sesuai rencana. Jadi saya mengusulkan agar MPR mempertimbangkan untuk mengamandemen UUD 1945, khususnya agar presiden bisa menjabat tiga periode," jelas Suhendra yang juga penggagas "Sabuk Nusantara" di Jakarta, Senin (11/11).

Suhendra yakin, usulan tersebut akan didukung mayoritas rakyat Indonesia. "Kalau rakyat menghendaki, apa salahnya MPR sebagai pemegang amanah rakyat mengimplementasikan kehendak rakyat," ungkap  Suhendra.

Selain alasan implementasi visi, misi dan program kerja, usulan agar presiden-wapres dapat menjabat tiga periode menurut Suhendra juga dilatari meningkatnya usia harapan hidup manusia Indonesia. "Kalau ada presiden dan wapres kinerjanya bagus dan masih dipercaya masyarakat, alangkah sayangnya bila harus pensiun muda," paparnya.

Suhendra membantah usulannya itu akan mematikan demokrasi dan regenerasi. "Kalau ada pemimpin bagus, kenapa tidak diberi kesempatan? Toh yang akan memilih rakyat juga. Kalau memang tidak bagus, jangan dipilih lagi. Ini cukup demokratis," tukasnya.

Setelah Pasal 7 UUD 1945 selesai diamandemen, lanjut Suhendra, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu merevisi Pasal 169 huruf N UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan syarat menjadi presiden dan wapres adalah belum pernah menjabat di posisi itu selama dua kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.

"Usulan saya ini sudah saya perhitungkan dengan cermat demi kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara ini. Saya meyakini sosok Jokowi merupakan figur pemersatu yang mampu merekatkan keberagaman Indonesia dalam Sabuk Nusantara," kata Suhendra yang juga pendiri dan CEO Hadiekuntono's Institute, sebuah lembaga kajian tentang intelijen, militer dan spiritual. (RO/R-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More