Selasa 12 November 2019, 06:10 WIB

Seribu Hari Pertama Kehidupan; Status Perempuan

Nila F Moeloek Menteri Kesehatan RI 2014-2019 | Opini
Seribu Hari Pertama Kehidupan; Status Perempuan

Dok.MI/Seno
Opini

INDONESIA saat ini masih menghadapi agenda yang belum terselesaikan dalam tujuan pembangunan milenium (MDGs) untuk mengatasi beban kematian maternal dan neonatal dan kekurangan gizi. Suatu hari saya kedatangan seorang karyawan yang juga seorang ibu, datang ingin mengucapkan terima kasih atas diperolehnya pengetahuan tentang 1.000 hari pertama kehidupan.

Pengetahuan tersebut diperoleh dari promosi kesehatan yang selalu digaungkan Kementerian Kesehatan, sesuai dengan target mendorong ke arah promotif dan preventif. Betapa buruknya jika setiap perempuan Indonesia tidak mengerti tentang pola asuh, menjaga kesehatan dan pendidikan anaknya. Ditambah tidak mengerti bagaimana menjaga kesehatan dirinya sendiri.

Seribu hari pertama kehidupan, 270 hari janin berada dalam kandungan ibu dan setelah lahir sebagai bayi memerlukan perhatian sampai usia emas selama 730 hari, yaitu usia 2 tahun. Janin di dalam kandungan memerlukan kecukupan gizi dan sentuhan kasih sayang sebagai anak yang diinginkan. Kelahirannya merupakan kebahagiaan keluarga, dijaga dengan pemberian inisiasi menyusui dini dan air susu ibu (ASI) secara eksklusif diberikan selama 6 bulan. ASI dapat dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun di samping diberi makanan pedamping. Usia menjelang 2 tahun ialah usia kritis agar pertumbuhan anak sempurna, ditambah dengan stimulasi perhatian dan kasih sayang orangtua.

Membuat masyarakat sehat guna mencapai SDM unggul tidaklah dapat dilakukan secara silo atau linear, yang dibebankan hanya pada bidang kesehatan. Gerakan masyarakat hidup hidup sehat (Germas), yang seharusnya melibatkan peran aktif dari kementerian dan lembaga terkait, sangat diperlukan.

Di semua negara, terjadi peningkatan kehilangan proporsi tahun hidup kecacatan yang disesuaikan (DALY) akibat penyakit tidak menular (PTM), dari 47% menjadi 60% antara 2000 sampai 2017, dengan peningkatan tercepat terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk di Indonesia DALY akibat PTM mencapai 70%. Orang yang hidup lebih lama dan mengalami penyakit kronis dengan multipatologi (diabetes, hipertensi, obesitas, dll) menghadirkan tantangan khusus.

Untuk mengatasi masalah di atas, semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia, berkomitmen mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage), untuk memastikan semua orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Saat ini banyak salah pengertian yang menganggap bahwa cakupan kesehatan semesta sama dengan cakupan kepesertaan semesta. Bila seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta JKN, cakupan kesehatan semesta telah tercapai.

Kebijakan efektif

Cakupan kesehatan semesta tercapai kalau seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif, mulai promosi, prevensi, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, hingga paliatif tanpa kendala biaya, jadi jauh lebih kompleks dari sekadar kepesertaan JKN. Cakupan kesehatan semesta ini juga sangat berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang mentargetkan pada 2030 tidak satu pun orang tak menikmati hasil pembangunan berkelanjutan.

Kesehatan merupakan kesehatan investasi mendasar dalam human capital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Komitmen politik para kepala negara. Diperlukannya langkah-langkah kebijakan yang efektif untuk mencapai UHC, mendorong budaya hidup sehat, dan penguatan suplai pelayanan kesehatan, terutama di pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, pendekatan partisipatif, kemitraan antarsektor dan aktor yang terlibat, penguatan tenaga kesehatan dan sosial, penggunaan teknologi inovasi dan data untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, pengarusutamaan gender dan kesetaraan serta HAM.

Untuk menangani secara efektif tantangan kesehatan saat ini dan tantangan di masa depan, diperlukan upaya memobilisasi seluruh pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur profesional kesehatan, akademisi, masyarakat sipil, lintas sektor, pemerintah daerah, lembaga regional, lembaga donor, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya agar secara bersama-sama merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta strategi kebijakan dalam melakukan pembaruan pelayanan kesehatan primer yang lebih kuat untuk mencapai cakupan kesehatan semesta.

Cakupan kesehatan semesta, termasuk meningkatkan perlindungan keuangan sehingga mengurangi pengeluaran out of pocket rumah tangga untuk kesehatan, yang mana saat ini Indonesia sudah mencapai out of pocket 31,8% perhitungan di 2017 menurun dari 53% di tahun sebelum JKN diberlakukan. Pelayanan kesehatan primer sangat penting untuk mengatasi hal tersebut.

Memperbarui pelayanan kesehatan primer (PKP) merupakan inti dari upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera pada seluruh tingkatan usia yang memenuhi tiga unsur, yaitu (a) pelayanan kesehatan primer harus mampu memperkuat sistem kesehatan dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dan cepat berubah; (b) Menekankan pada upaya promotif dan preventif, mengatasi faktor risiko dengan pendekatan yang berbasis masyarakat; dan (c) Pelayanan kesehatan semesta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang kesehatan.

Peran puskesmas

Puskesmas selama ini sudah menjalankan fungsi layanan yang terintegrasi antara layanan primer dan kesehatan masyarakat (UKM dan UKP) melalui Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Sampai saat ini telah mencatat pendataan sekitar 34 juta keluarga dengan indeks keluarga sehat hanya 0,18.

Pada data kabupaten/kota yang telah mengisi pendataan >50% dan dilakukan intervensi sesuai dengan data saat evaluasi, ternyata ada peningkatan masyarakat menjadi sehat dan masyarakat yang sakit menurun. Dalam rangka penguatan layanan primer disediakan dokter yang mempunyai kompetensi dokter keluarga dan dilengkapi dengan kemampuan melakukan pendekatan komunitas dan masyarakat.

Menangani secara sistematis faktor-faktor determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, determinan ekonomi dan faktor lingkungan, serta karakteristik dan perilaku individu melalui kebijakan dan tindakan yang berbasis bukti di seluruh lintas sektor terkait.

PIS-PK (di tingkat individu dan keluarga) serta aktivasi kader sebagai bagian dari usaha kesehatan berbasis masyarakat (posyandu, posbindu, dll) merupakan implementasi dari unsur pelayanan kesehatan primer yang sudah berlangsung walaupun disadari masih sangat memerlukan penguatan.

Pemikiran penyatuan posyandu keluarga akan lebih efektif. Yang menjadi fokus pemberian informasi/edukasi ialah perempuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan. Perempuan harus mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan dan mendidik anaknya, serta menjaga kesehatan dirinya sendiri dan ikut menentukan jumlah anak.

Pelayanan kesehatan primer merupakan elemen kunci yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan merupakan isu utama untuk meningkatkan keamanan kesehatan. Termasuk edukasi kesehatan yang melibatkan masyarakat merupakan isu yang sangat penting untuk menghadapi kerentanan sistem kesehatan dan memastikan keberlanjutan upaya pelayanan kesehatan esensial.

Tentang kesehatan intervensi spesifik, ibu merencanakan kehamilannya, memberikan stimulasi kasih sayang pada anak yang diinginkan serta gizi yang sehat, dan setelah bayi lahir mengingatkan untuk dilakukannya inisiasi menyusui dini, kemudian lanjut dengan ASI eksklusif.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More