Senin 11 November 2019, 22:00 WIB

Pemprov DKI Minta Rp1 Triliun untuk Pengendalian Banjir

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Pemprov DKI Minta Rp1 Triliun untuk Pengendalian Banjir

MI/ Insi Nantika Jelita
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf

 

PEMPROV DKI Jakarta meminta anggaran untuk pengendalian banjir sebesar Rp1 triliun. Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf, salah satu pengeluaran anggaran itu untuk pengerukan waduk-waduk dan sungai.

"Semua program itu (total anggaran) Rp3,9 triliun, untuk pengendalian banjir kami ada lah sekitar Rp1 triliun. (Pengeluarannya) itu masing-masing ada pembelian alat ekskavator, terus pembuatan waduk-waduk di masing-masing aliran kan," ujar Juaini usai rapat kerja Komisi D di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (11/11).

Anggaran pengendalian banjir, kata Juaini, akan dialokasikan untuk pembebasan lahan waduk. Dari Rp1 triliun anggaran penanggulangan banjir yang dialokasikan tahun depan itu, pembebasan lahan waduk dan sungai mendapat Rp600 miliar.

"Ada beberapa anggaran yang mungkin diangggap tidak bisa kami laksanakan tahun 2020, kami kurangi, mau dimasukan ke pembebasan (lahan waduk). Anggaran pembebasan lahan tahun depan melanjutkan rencana pembebasan lahan tahun ini yang dipangkas," kata Juaini.

Secara keseluruhan waduk yang tengah dibangun ada sebanyak 10 waduk dengan total biaya anggaran pembangunan waduk mencapai Rp74 miliar.

Dinas SDA DKI juga akan memperluas sumur serapan yang ditargetkan akan ditambahkan lagi sebanyak 1.000 sumur resapan, pengadaan sumur resapan ini juga menjadi program bersama dengan Dinas Bina Marga dan juga Dinas Kehutanan.

"Itu cuma beli alatnya saja, paling enggak hampir Rp 1 jutaan yang sudah jadi (sumur resapan. Masing-masing wilayah ada lah yang dianggarkan buat mereka, karena kan itu gelondongan, tergantung kebutuhan saja. Kalau memang targetnya harus 1.000," tandas Juaini. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More