Senin 11 November 2019, 19:01 WIB

Omnibus Law akan Permudah Investasi Program Prioritas

Andhika prasetyo | Ekonomi
Omnibus Law akan Permudah Investasi Program Prioritas

MI/ Pius Erlangga
Airlangga Hartarto

 

OMNIBUS law akan melingkupi banyak hal yang terkait dengan ekosistem investasi. Pemerintah akan menetapkan positive lists yang berisikan program-program prioritas untuk kemudahan investasi untuk mendukung keberadaan regulasi anyar itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan salah satu contoh ialah program gasifikasi batu bara.

"Karena pogram tersebut diciptakan untuk mengurangi impor LPG, sudah semestinya pemerintah memberikan kemudahan dengan menghapus kewajiban domestic market obligation (DMO)," ujar Airlangga di Kantornya, Jakarta, Senin (11/11).

DMO berarti pengutamaan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. setiap pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) batu bara tahap operasi produksi dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) wajib menjual 25% produksi untuk kepentingan dalam negeri.

Namun, dengan masuknya gasifikasi batu bara ke positive lists, aturan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM No.23 K/30/MEM/2018 itu tidak lagi beraku.

Pasalnya, perusahaan yang terlibat dalam gasifikasi pasti mengubah batu bara menjadi dimetil eter. Dimetil eter itu nantinya akan menjadi substitusi impor untuk LPG.

Demikian pula bagi produsen methanol yang merupakan hasil gasifikasi batu bara. Sebagaimana diketahui, methanol merupakan unsur yang dibutuhkan dalam pengembangan biodiesel yang kini tengah digalakkan pemerintah.

"Mereka tidak perlu lagi memenuhi kewajiban DMO. Hal-hal seperti itu disiapkan menjadi bagian dari omnibus law," ujar Airlangga.

Selain itu, omnibus law juga akan mencakup ketentuan dalam proyek strategis nasional (PSN)

Di dalam regulasi itu, pemerintah akan mengatur tentang kemudahan perizinan dan penyediaan lahan

"Kalau sekarang, untuk PLTU misalnya, walaupun tanah milik Kementerian Kehutanan, investor harus mengurus pinjam pakai, mengurus amdal dan izin-izin lain. Itu jadi proses yang panjang. Nanti di omnibus law itu akan dimudahkan sehingga investor bisa langsung investasi," jelas dia.

Positive lists itu rencananya akan diumumkan pemerintah pada Januari tahun depan. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More