Senin 11 November 2019, 15:13 WIB

Bawaslu Sumsel Tunggu Uji Materi MK

Dwi Apriani | Politik dan Hukum
Bawaslu Sumsel Tunggu Uji Materi MK

MI/Dwi Apriani
Ketus Bawaslu Sumsel Iin Irwanto

 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Selatan (Sumsel) masih menunggu hasil keputusan uji materi dari Mahkamah Konstitusi.

Saat ini MK dengan menguji beberapa nomenklatur Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menurut Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, sudah siap menghadapi pilkada serentak itu, namun masih menunggu kepastian UU No 10 tahun 2016.

''Dalam UU tersebut, pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota bernama Panwaslu dan dibentuk secara adhoc atau sementara,'' ujarnya.

Sedangkan, seiring perjalanan waktu, saat ini panitia pengawas di tingkat kota dan kabupaten sudah menjadi permanen dan bernama Bawaslu.
''Khawatirnya, kalau formalnya tidak terpenuhi karena nomenklatur ini, maka semua yang dikerjakan oleh Bawaslu kota dan kabupaten ini jadi tidak sah,'' kata dia.

Jika memungkinkan, revisi itu disamakan dengan UU Nomor 7 tahun 2017. Di mana Panwas di daerah memiliki kewenangan lebih besar. Kalau UU Nomor 10/2016, tidak memberikan kewenangan yang lebih besar.

Selain soal regulasi, hal penting lainnya adalah terkait naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). ''Alhamdulillah telah selesai ditandatangani untuk seluruh kabupaten yang akan mengadakan pilkada 2020. Kabupaten Musi Rawas menjadi yang terakhir dalam penandatanganan NPHD, yang dilakukan pada 30 Oktober 2019 di pendopo Bupati Musi Rawas,'' ungkapnya.

Salah satu komponen penting dari suksesnya penyelenggaraan pemilu adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh sebab itu proses perekrutan Panitia Pengawas kecamatan untuk Pilkada 2020 akan menjadi perhatian penting divisi SDM dan organisasi Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan.

Dia menjelaskan, Perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada 2020 akan digelar November depan. Pengumuman seleksi Panwascam, akan dijadwalkan akan dilaksanakan pada November ini.

''Panwascam (Pilkada 2020) akan segera kita bentuk, sehingga Desember kita sudah ada Panwascam,'' kata dia.

Menurut Iin, pembentukan Panwascam dilaksanakan satu bulan sebelum pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pembentukan PPK, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 dijadwalkan akan berlangsung pada Januari 2020.

''PPK dibentuk pada Januari 2020, maka kita akan bentuk Panwascam satu bulan sebelum PPK terbentuk. Panwascam nantinya akan memiliki peran yang penting dalam melakukan pengawasan pada tahapan penetapan jumlah dukungan perseorangan yang telah dimulai Oktober kemarin,'' kata Iin, sembari menyebutkan tujuh daerah yang aka gelar pilkasa yakni Kbupaten Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. (OL-11)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More