Senin 11 November 2019, 11:30 WIB

KPU: Kandidat Perempuan di Pemilu 2014 dan 2019 Meningkat

KPU: Kandidat Perempuan di Pemilu 2014 dan 2019 Meningkat

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11)

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melaporkan adanya peningkatan jumlah kandidat perempuan dalam Pemilu 2019. Hal itu disampaikan saat bertemu untuk menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu 2019 kepada Presiden Joko Widodo.

"Jadi Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, jumlah kandidat perempuan meningkat sebagaimana amanah dalam undang-undang tentang afirmasi keterwakilan perempuan," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam sambutannya saat bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Arief, jumlah calon anggota legislatif perempuan yang terpilih juga mengalami peningkatan. Untuk DPR dan DPD pada Pemilu 2014 terpilih 131 orang sementara pada 2019 terpilih 162 orang. Peningkatan juga terlihat dari partisipasi pemilih yakni sekitar 7%.

"Pada Pemilu 2019 naik cukup signifikan dari 75% menjadi 82%. Jadi mengalami kenaikan 7%," ungkapnya.

Baca juga: KPU Serahkan Laporan Pelaksanaan Pemilu ke Presiden

Jumlah tersebut melebihi target nasional yakni 77,5%. Sejumlah hal terkait Pemilu 2019 dimuat oleh KPU dalam Buku Laporan Pelaksanaan Pemilu yang diserahkan kepada Presiden Jokowi dalam pertemuan.

KPU juga membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung tahun depan. Arief menjelaskan tata kelola kelembagaan KPU juga akan dibahas.

Kunjungan tersebut diterima Presiden Jokowi sekitar pukul 09.30 WIB.(OL-5)

Baca Juga

MI/Benny Bastiandi

Wawan Setiawan Resmi Diajukan Demokrat jadi Cabup Cianjur

👤Benny Bastiandy 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:45 WIB
SEKRETARIS DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Wawan Setiawan, resmi ditunjuk sebagai calon Bupati Cianjur pada Pilkada...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Dirut Baru TVRI Eks Kontributor Playboy, PKS: Offside Ini

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:31 WIB
Setiap penyelenggara negara harus tunduk kepada TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan...
MI/RAMDANI

Perpanjangan Darurat Covid-19 Tinggal Tunggu Presiden Jokowi

👤Henri Siagian 🕔Jumat 29 Mei 2020, 15:41 WIB
Di keputusan itu, masa darurat berlaku selama 91 hari atau sejak 29 Februari hingga 29 Mei atau hari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya