Senin 11 November 2019, 05:20 WIB

Produk Lokal Boleh Lebih Mahal 25%

(RO/Msc/E-3) | Ekonomi
Produk Lokal Boleh Lebih Mahal 25%

Dok.kemenperin
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan paparannya saat memimpin rapat tim nasional P3DN

 

KEMENTERIAN Perindustrian bertekad terus menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya bagi pelaku industri nasional.

Karena itu, kebijakan dan langkah strategis yang tepat diperlukan agar geliat sektor manufaktur di Indonesia semakin tumbuh signifikan.

"Kami ingin menciptakan kondisi industri dalam negeri yang bisa merasa nyaman di rumahnya sendiri. Salah satu upaya yang perlu dijalankan saat ini ialah mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, akhir pekan lalu.

Guna mengakselerasi sasaran tersebut, Menperin menggelar rapat tim nasional (timnas) P3DN.

Ia menambahkan, program P3DN mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri, terutama kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN/APBD.

Selain itu P3DN memberikan prefe-rensi kepada barang dan jasa dari produksi dalam negeri yang ada pada proyek-proyek tersebut.

Agus mencontohkan, pengadaan barang di lingkungan BUMN seperti Pertamina dan PLN memiliki potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan penggunaan produk lokal.

"Kami berharap BUMN yang merupakan bagian dari pemerintah, juga mempunyai pandangan yang sama untuk memajukan industri dalam negeri," tuturnya.

Menurut Agus, pemerintah telah memberikan fleksibilitas bagi offtaker (pembeli) bisa menggunakan produksi dalam negeri, meskipun tingkat kemahalannya berada di atas 25% dari produk impor.

"Jadi, jangan lagi khawatir bagi kementerian, lembaga, dan BUMN. Sebab, peraturannya sudah memungkinkan," jelas Agus. (RO/Msc/E-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More