Senin 11 November 2019, 05:00 WIB

Pelototi Suap Politik

Akhmad Safuan | Nusantara
Pelototi Suap Politik

Ilustrasi
Pilkada

 

GAUNG pilkada serentak 2020 sudah terasa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tidak hanya di kalangan kader partai atau warga yang berminat terjun dalam kontestansi, warga biasa di tingkat dusun pun sudah siap menyambutnya.

Dikawal Badan Pengawas Pemilu Grobogan dan Jawa Tengah, warga tiga dusun sudah menyatakan diri antipolitik uang. Mereka sepakat membentuk Kampung Anti-Money Politic (KAMP).

KAMP pun terbentuk di Dusun Sukoharjo, Desa Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Dusun/Desa Karangwader, Kecamatan Penawangan, dan Dusun Harjowinangun, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh. "Peran masyarakat sangat penting dalam memilih pemimpin bangsa. Untuk mendapatkan pemimpin yang amanah harus sesuai hati nurani, bukan karena tergiur uang semata," ujar Suparmin, warga Sukoharjo.

Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Rofiudin mengapresiasi gerakan masyarakat itu. "Dampak politik uang itu merusak demokrasi dan merusak masa depan. Karena itu, Bawaslu terus berupaya untuk melakukan pencegahan."

Gerakan KAMP, lanjutnya, akan terus digulirkan di 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Tujuannya pada setiap hajatan demokrasi, seluruh warga Jateng sudah sadar untuk menolak uang sebagai suap politik.

Selain KAMP, Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti mengaku sudah membentuk tiga desa pengawasan pemilu, yakni Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Desa Ngarap-arap, Kecamatan Ngaringan, dan Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan. "Kami berharap politik uang bisa diminimalkan. Karena itu, kami merangkul berbagai elemen masyarakat untuk berani menolak politik uang."

 

Suap ke partai

Semangat serupa juga digelorakan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Riau. Anggota Bawaslu Usman meminta partai politik menghindari politik uang sejak proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati.

"Sejumlah pelanggaran berupa politik uang rentan terjadi berbentuk pungutan uang atau imbalan terhadap bakal calon bupati dan wakilnya. Bengkalis harus bersih dari praktik politik uang," tegasnya.

Usman memastikan ada sanksi bagi partai politik yang melakukan pungutan, di antaranya denda hingga 10 kali lipat dari imbalan yang diterima atau sanksi pidana dengan penjara paling singkat 36 bulan serta denda Rp300 juta-Rp1 miliar.

Di Bangka Belitung, Komisi Pemilihan Umum Daerah bergerak untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pada Pilkada 2020 yang digelar di empat kabupaten, KPUD menargetkan tingkat partisipasi mencapai di atas 70%.

"Pada pilkada sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih selalu di bawah 70%. Tahun ini kami targetkan bisa ditingkatkan hingga di atas 70%," ujar Ketua KPUD Davitri.

Kepada para komisioner KPUD Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur, dan Bangka Selatan, KPUD Bangka Belitung meminta mereka lebih mengintensifkan sosialiasi kepada warga. "Kami juga mengimbau para calon kepala daerah dan partai pengusungnya lebih aktif mengajak warga ke tempat pemungutan suara," lanjut Davitri.

Bersama Bawaslu, Davitri juga berjanji akan terus menekan angka kejadian politik uang di empat kabupaten itu. "Pengawasan akan ditingkatkan sampai pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada tidak punya kesempatan bermain politik uang." (RK/RF/BB/BK/JL/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More