Senin 11 November 2019, 03:00 WIB

Data 30 Juta PBI Peserta BPJS Dipertanyakan

Indrastuti | Humaniora
Data 30 Juta PBI Peserta BPJS Dipertanyakan

ANTARA
Pasien Rumah Sakit pengguna BPJS Kesehatan

 

SAMBIL menggendong bayinya, Ayani, 28, memapah Sunarti, 59, ibunya untuk berobat di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Sang ibu mengidap diabetes semenjak empat tahun terakhir.

"Daftar sejak pagi jam 09.00 WIB, tapi dokternya baru praktek sore," terang warga Tegalgondo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, itu ketika ditemui Media Indonesia di sela kunjungan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Malang, pekan lalu.

Itu merupakan kunjungan pertama Sunarti ke RS sebagai pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Selama ini, Sunarti berobat di puskesmas dan jika kondisinya parah, ia pergi ke klinik terdekat dengan biaya sendiri.

Ayani dan keluarganya baru terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) sejak Oktober 2019, setelah diberi tahu dokter yang menangani Sunarti. "Kalau tahu dari dulu, ya pasti saya sudah daftar, soalnya kalau sakitnya ibu parah, biaya berobatnya juga mahal," ujar Ayani.

Keberadaan Ayani yang baru menjadi peserta JKN PBI setelah sekian lama, tentu menjadi hal yang ironis. Sebab, tempat Sunarti tinggal bukanlah dae-rah terpelosok. Hanya 15 menit waktu tempuh dari rumah Sunarti ke rumah sakit tersebut. Hal ini juga menegaskan, aktualitas data cleansing (pembersihan data) peserta JKN PBI patut dipertanyakan.

Pantas saja, jika Menteri Sosial Juliari P Batubara ikut mempertanyakan, data 30 juta warga prasejahtera dari total 98 juta warga yang belum jelas nomor induk kependudukannya (NIK). Data itu diperoleh dari sistem Data Terpadu Ke-sejahteraan Sosial (DTKS).

"Ini yang akan kami dorong, agar Dukcapil bisa melakukan pemadanan secara langsung dari rumah ke rumah. Kami ingin agar bansos kepada warga prasejahtera bisa tepat sasaran dengan berbasis NIK," kata Mensos saat menyampaikan hal itu kepada Menko PMK di Jakarta.

Perihal data kepesertaan ini menjadi sorotan karena berdasarkan audit BPKP, ada kelemahan yang harus dibenahi BPJS, antara lain data kepesertaan, sistem rujukan, sistem tagihan klaim yang diindikasikan adanya klaim berlebihan (fraud). Misalnya, ditemukan 1,1 juta peserta nonaktif yang masih mendapat pelayanan. Ada juga kesalahan data PBI.

Karena itu, dalam rapat gabungan DPR dan pemerintah pada September 2019, DPR periode 2014-2019 menolak kenaikan iuran peserta mandiri kelas III dan meminta pemerintah memperbaiki pengelolaan JKN.

Kenaikan iuran BPJS hingga 100% lewat Perpres 75/2019, termasuk kelas III direspons negatif DPR. Menkes Terawan meresponsnya dengan mengusulkan subsidi Rp3,9 triliun untuk 19.914.743 PBI kelas III. Dengan demikian, PBPU dan BP Kelas 3 Mandiri tetap membayar Rp25.500.

 

Mundur

Anggota DPR Komisi IX periode 2019-2024 Ribka Tjiptaning kembali mengulang pertanyaan yang sama saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Kepala BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan di Jakarta, pekan lalu.

Dalam video yang diunggah di akun YouTube DPR RI, Ribka mengkritik kesenjangan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Masih ada kasus pasien ditolak rumah sakit akibat tidak bisa membayar, padahal fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Pasal 32 tentang Kesehatan.

Menurutnya, konsep gotong royong yang kini diterapkan BPJS diumpamakannya seperti pemerasan karena memiliki unsur pemaksaan.

"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya maka itu perlu lompatan. Kalau belum-belum udah takut rugi, mundur!" tegasnya.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany mengatakan, apa yang disampaikan Ribka merupakan prinsip dasar yang harus dilakukan semua pihak. (Ind/Aiw/Ata/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More