Minggu 10 November 2019, 15:00 WIB

Soal DOB Papua, Wagub: Mekarkan Saja Semua Biar Bersemi

Marcelinus Kelen | Nusantara
Soal DOB Papua, Wagub: Mekarkan Saja Semua Biar Bersemi

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal (kanan)

 

WAKIL Gubernur Papua Klemen Tinal seakan tak mau menggubris rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB). Ia tak mau ambil pusing dan menyerahkan semua kebijakan pada pemerintah pusat terkait ramainya perbincangan soal calon provinsi baru tersebut.

"Pemekaran, silakan saja nggak ada masalah. Mekarkan saja semua biar bersemi," kata Klemen Tinal yang ditanya wartawan usai melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR RI di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (8/11).

Politikus yang juga ketua Partai Golkar Papua itu menambahkan, sejumlah pemekaran DOB di Papua, sejak awal relatif tak sesuai prosedur perundangan.

"Dari awal saya bilang sudah anomali, salah kaprah, jadi kita lanjutkan saja, yang penting ada suka cita. Sekarang judulnya yang penting orang Papua senang. Kan dari awal sudah salah jadi selama orang Papua senang, kasih aja. Mau 10 provinsi silakan saja. Walaupun tidak ada masyarakatnya, masa bodo. Dari awal sudah salah kan," ujar Klemen Tinal.

Baca juga: Pemekaran Papua Dibutuhkan secara Politis

Sebelumnya, dalam pembahasan bersama Komisi I DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Papua, Klemen Tinal memaparkan soal kondisi daerah pemekaran di Papua. Dia menyampaikan kondisi riil di Papua saat ini, jumlah penduduknya kurang lebih 3 juta jiwa dan jumlah orang asli Papua sekitar 1,9 juta jiwa.

"Kita contohkan ada kabupaten induk daerah pemekaran, awalnya jumlah penduduk 200 ribu jiwa. Lalu mekar bisa jadi lima kabupaten dan bisa
jadi tiap kabupatenitu punya penduduk masing-masing 150 ribu jiwa. Ini mekarkan dimana dan dari mana orangnya. Banyak kabupaten tapi sebenarnya secara admnistasi banyak tak terpenuhi. Tapi sudah jalan dan ada bupatinya. Kita akui secara kualitas hidup masyarakat sudah baik dan tak mungkin dikembalikan ke daerah induk. Masyarakat sudah senang menikmati lampu petromaks," terangnya.

Terkait hal itu, Klemen Tinal menyebut kebijakan negara harus mengikuti. Misalnya, dengan mendirikan polres dan kodim di semua daerah pemekaran tersebut. Apalagi, pemekaran sudah lama.

"Biar masyarakat juga merasa negara hadir. Kita harus jujur sampaikan kalau masyarakat asli Papua kian tersisih. Jangan sampai tidak ada sisa lagi. Sekarang ini migrasi begitu tinggi dan yang baru datang itu kebanyakan bawa masalah dari daerah mereka. Kriminal, pencuri dan lainnya. Faktanya, kini banyak copet di Kota Jayapura dan sekitarnya," pungkasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More