Sabtu 09 November 2019, 17:45 WIB

Menko PMK Belum Akomodasi Penolakan DPR atas Iuran JKN

Indrastuti | Humaniora
Menko PMK Belum Akomodasi Penolakan DPR atas Iuran JKN

Antara/Rivan Awal Lingga
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

 

MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi mengungkapkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait mengenai penolakan DPR atas kenaikan iuran BPJS bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pada Kelas 3 Mandiri.

"Kita belum ada kesepakatan bahwa nanti akan dipenuhi. Kita harus mendengar dari lintas kementerian, terutama dari Kementerian Keuangan," terang Muhadjir di sela kunjungannya ke lima rumah sakit untuk memantau pelayanan BPJS di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11).

Muhadjir menambahkan, hingga saat ini besaran kenaikan iuran bagi peserta mandiri masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

"Komitmen dengan DPR adalah akan ada data cleansing kurang lebih 6 juta penerima PBI yang identitasnya tidak dikenali. Kita ganti dengan yang teridentifikasi dengan baik. Kalau belum punya NIK, kita akan pastikan agar dana pemerintah diserap dengan tepat sasaran," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan pihaknya telah menyelesaikan data cleansing dan mrnunggu finalisasi di tingkat menteri.

Baca juga : Mensos Berkomitmen Perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

"Hasil data cleansing sudah kami sampaikan ke Menkes, Menkes sudah menyampaikan ke Mensos," terangnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Terawan mengajukan usulan subsidi iuran JKN.

Opsi subsidi bagi peserta kelas 3 mandiri, lanjut Muhadjir, harus dibicarakan lintas kementerian dan tidak bisa diklaim sepihak.

"Karena menyangkut besaran dana yang harus dikeluarkan jika nanti ada subsidi. Kita akan akomodasi masukan dari kementerian dan lembaga terkait," tukasnya.

Muhadjir menambahkan, pihaknya juga menyoroti tunggakan BPJS Kesehatan yang dirasakan sejumlah rumah sakit yang mengandalkan pembiayaan peserta mandiri.

"Ini akan dijadikan bahan laporan ke presiden," ucapnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman

MUI : Kawasan Terkendali Covid 19, Wajib Shalat Jumat

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 28 Mei 2020, 15:23 WIB
Asrorun Niam Sholeh menegaskan, pada kawasan yang sudah terkendali, umat Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat...
Antara/Didik Suhartono

New Normal Berisiko Lahirkan Gelombang Kedua Covid-19

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Kamis 28 Mei 2020, 15:10 WIB
Para epidemiolog menilai kondisi kasus covid-19 di Indonesia masih fluktuatif. Itu terlihat dari perkembangan data kasus covid-19 harian...
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Kapolri Terbitkan Telegram Pengaturan Kenormalan Baru

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Mei 2020, 14:37 WIB
Dalam penerapan new normal nanti, jajaran Polri rencananya akan menjaga dan mengedukasi masyarakat melalui adaptasi perubahan pola hidup...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya