Sabtu 09 November 2019, 17:15 WIB

UU KPK Berlaku, ICW Nilai Kinerja KPK Menurun

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
UU KPK Berlaku, ICW Nilai Kinerja KPK Menurun

MI/M. Irfan
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun

 

INDONESIA  Corruption Watch (ICW) menilai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fungsi dari KPK terus menunjukkan tren yang menurun.

"Kekhawatiran kami terhadap berlakunya UU tersebut semakin kesini semakin terkonfirmasi," kata Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S. Langkun kepada Media Indonesia, Sabtu (9/11).

Salah satu indikatornya, menurut Tama ialah belum adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang diterbitkan KPK sejak 17 Oktober 2019.

"Kita juga bertanya ke KPK, ada sprindik yang naik? Belum ada sprindik yang naik jawab KPK. Ini menandakan KPK belum bisa ngapa-ngapain. Padahal sebelumnya kan frekuensi penanganan di KPK sangat tinggi," ujar Tama.\

Baca juga : Mahfud: Presiden Bilang Belum Perlu Perppu UU KPK

Di sisi lain, pengajuan praperadilan dan peninjauan kembali (PK) kasus tindak pidana korupsi (tipikor) justru meningkat. Terakhir ialah praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kasus dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Lalu, vonis bebas dari Sofyan Basir kasus praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1 meski ICW sedang mempelajari kasus tersebut. Tapi itu menghiasi pascaUU KPK ketika diimplementasi," ungkapnya.

Tama menegaskan, institusinya tetap menilai UU KPK yang baru menghambat dan membatasi ruang gerak KPK

Misalnya megenai penyelidikan, penggeledahan dan penyitaan yang semuanya harus isezin dewan pengawas. Hal itu menyebabkan KPK tidak berdaya bila diperlukan upaya paksa untuk penyelidikan. (OL-7)

Baca Juga

MI/Agung Wibowo

KPK Buka Pengaduan Bansos Covid-19 Lewat Jaga.id

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 28 Mei 2020, 15:09 WIB
Melalui aplikasi Jaga.id, masyarakat juga bisa mengetahui berbagai informasi terkait bansos covid-19, salah satunya mengenai kriteria...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Eks Staf Sekjen PDIP Penyuap Komisioner KPU Divonis Lebih Ringan

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 28 Mei 2020, 14:51 WIB
Vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp150...
DOK PMJ

PMJ Agendakan Gelar Perkara Terkait THR UNJ ke Kemendikbud

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Mei 2020, 13:40 WIB
PMJ pun telah memanggil 16 saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi THR dari oknum di UNJ ke...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya