Sabtu 09 November 2019, 14:09 WIB

Komisi IV Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi IV Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

DOK DPR RI
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, saat meninjau bekas karhutla di Kalimantan Tengah.

 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif mengembalikan karhutla di 2016-2019. Namun sampai saat ini pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi hal tersebut.
 
''Memasuki tahun 2020, pemerintah harus melakukan strategi mengintensifkan upaya pencegahan karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,'' ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, saat meninjau bekas kebakaran hutan dan lahan  di Kalimantan Tengah, Kamis (7/11/2019).
 
Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah harus mengambil langkah perbaikan seperti memperkuat sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin perkebunan, tata kelola ekosistem gambut, hingga penegakan hukum Lingkungan. Strategi penanganan karhutla saat ini antara lain prioritas perbaikan, penataan konservasi ekosistem, pemadaman segera terhadap titik api yang masih muncul, dan penegakan hukum untuk kepentingan Karhutla.
 
Patroli Terpadu juga harus dilakukan di 8 provinsi rawan karhutla (Sumatera Utara, Riau , Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan), dengan Patroli Mandiri dan Patroli rutin mudah - mudahan Karhutla dapat ditangani. Ungkap Politisi Golkar dapil Purwakarta.
 
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi meminta pemerintah yang terkait dalam penanganan Karhutla untuk dilakukan peningkatan upaya deteksi dini melalui kamera CCTV termal, penggunaan drone untuk pemetaan, serta pemantauan hotspot melalui Web Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LAPAN, BMKG, BNPB. Selain itu dilakukan perlindungan terhadap area gambut, di mana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan untuk pelaksana lapangan.
 
Dalam pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Timur, petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespons dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Juga masih ada permasalahan pembayaran honor petugas dan relawan satgas karhutla.
 
Komisi IV DPR RI mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan oleh para petugas dan relawan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ke depan, Komisi IV DPR RI meminta agar penanganan karhutla terus ditekankan pada pencegahan dengan memberikan insentif untuk masyarakat yang membuka lahan tanpa membakar.
 
Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup dalam segi penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang melibatkan Karhutla. (RO/OL-10)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Jelang Pilkada, Menpan RB Singgung Netralitas ASN

👤Putra Ananda 🕔Senin 06 Juli 2020, 19:16 WIB
Tjahjo menyebut ada seorang gubernur yang ia kenal bisa menang dengan mudah tanpa perlu kampanye karena pengaruhnya terhadap...
MI/	MOHAMAD IRFAN

Mekempan-Rebiro Akan Pangkas 20% ASN Tidak Produktif

👤Putra Ananda 🕔Senin 06 Juli 2020, 19:15 WIB
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Tjahjo Kumolo menyebut saat ini terdapat 20% ASN tidak...
MI/RAMDANI

NasDem: Data Pribadi seperti 'Aurat', Harus Dilindungi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 06 Juli 2020, 19:03 WIB
Data pribadi sudah menjadi sesuatu yang bernilai dalam corak kehidupan sosial yang serba digital seperti saat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya