Sabtu 09 November 2019, 12:01 WIB

Soal Cawagub DKI, PKS Pertanyakan Etika Politik Gerindra

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Soal Cawagub DKI, PKS Pertanyakan Etika Politik Gerindra

Antara
Cawagub DKI yang diusung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera , Ahmad Syaikhu (tengah)

 

CALON wakil gubernur (cawagub) DKI yang diusung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu angkat bicara soal pengusulan nama cawagub yang disodorkan oleh Partai Gerindra.

"Dua nama Cawagub DKI itu sudah ada di DPRD (dari PKS), Agung Yulianto dan saya. Jadi ini bicara keseriusan, komitmen dan etika politik," terang Syaikhu di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Syaikhu juga menilai, manuver yang dilakukan Gerindra tersebut akan mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat. Mereka dianggap tidak komitmen dan melanggar etika politik.

Pasalnya pada (9/11/2019), pernyataan anggota DPRD dari Gerindra, Syarif menuturkan pihaknya menegaskan tetap berkomitmen bahwa kursi wagub DKI hanya untuk PKS. Namun, polemik timbul saat Syaikhu kemudian dilantik menjadi anggota DPR RI dan enggan mundur dari status cawagub.

"Masyarakat akan menilai Gerindra tidak komitmen, karena tidak memiliki etika politik," ujarnya

Menurut Syaikhu, masalah molornya pemilihan cawagub DKI sejak ditinggalkan Sandiaga Uno pada 2018 disebabkan tidak seriusnya pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti proses pemilihan.

"Berbagai tahapan sudah dilalui, termasuk fit and proper test. Sekarang kita mau serius atau tidak mencari pendamping Anies," kata Syaikhu.

baca juga: Transjakarta Targetkan Tambah 5 Rute Jak Lingko Tiap Bulan

Diketahui, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M. Taufik menyebut pihaknya mengajukan empat nama baru cawagub. Yakni, Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Wasekjen DPP Gerindra A Riza Patria, dan Sekda DKI Jakarta Saefullah. Nantinya, nasib cawagub berada di tangan panitia pemilihan (Panlih) yang dibentuk DPRD DKI untuk memproses pemilihan. Untuk tata tertib pemilihan DPRD sepakat menggunakan tatib yang sudah dibuat oleh pansus pemilihan wagub di periode sebelumnya. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More