Jumat 08 November 2019, 22:46 WIB

Ditolak PSI, Kadispora Tegaskan Formula E Tetap Jalan Tahun Depan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Ditolak PSI, Kadispora Tegaskan Formula E Tetap Jalan Tahun Depan

AFP/David Dee Delgado
Mobil balap Formula E

 

 KEPALA Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus menegaskan balap mobil bertenaga listrik (Formua E) akan tetap terselenggara tahun depan di Jakarta.

Penolakan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta atas usulan anggaran Formula E dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 pun menurutnya tidak akan berpengaruh pada penyelenggaraan.

Sebabnya, penyelenggaraan Formula E untuk tahun depan sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2019. Disorda DKI Jakarta pun sudah membayarkan sebanyak 50% biaya commitment fee Jakarta sebagai tuan rumah Formula E musim 2020/2021.

"Usulan anggaran 2020 itu untuk penyelenggaraan 2021. Kalau penyelenggaraan 2020 sudah ada di APBD-P 2019," kata Firdaus saat dikonfirmasi, Jumat (8/11).

Ia menegaskan penolakan PSI disebut terlambat. Karena sebelumnya dalam rapat KUAPPAS 2020 bersama Komisi E, tidak ada penolakan tersebut.

Baca juga : Formula E Ditolak PSI, Disorda Optimistis Banggar Setuju

"Waktu rapat di Komisi E belum ada penolakan. Baru kita diminta kajiannya. Saya sudah koordinasi ke Biro Perekonomian kajiannya untuk nanti bisa disampaikan," ungkapnya.

Meskipun demikian, jikapun nantinya anggaran Formula E untuk penyelenggaraan 2021 ditolak dalam perjalanan proses pembahasan APBD 2020, pihaknya menegaskan pembiayaan bisa diperoleh lewat perahu yang lain.

"Ya kan kegiatan olahraga nggak mesti lewat APBD. Mungkin ada pembahasan lebih lanjut, bisa saja terjadi dari sumber-sumber yang lain. Mudah-mudahan kita tetap ada 2020 melalui dana APBD," tukasnya.

Sebelumnya, Fraksi PSI berkeras menolak penyelenggaraan Formula E. Sebabnya, penyelenggaraan balap mobil tersebut dianggap pemborosan di tengah lesunya pendapatan DKI dari sektor pajak. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More