Jumat 08 November 2019, 21:09 WIB

Peluit Reformasi Telah Ditiup, Langkah Kejagung Perlu Diperkuat

Peluit Reformasi Telah Ditiup, Langkah Kejagung Perlu Diperkuat

Antara/Dok.pri
Ketua Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung Ates

 

FORUM Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung mencermati kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, khususnya terkait rencana penghentian Program Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) di lingkungan Kejaksaan Agung.

"Wacana pembubaran program tim pengawal, pengamanan pemerintah dan pembangunan (TP4) merupakan sesuatu yang berani dan patut didukung. Kami melihat bahwa wacana pembubaran TP4 adalah bagian dari langkah-langkah Jaksa Agung dalam upayanya melakukan reformasi internal," ujar Ates.

Karena dalam pelaksanaannya, ada oknum-oknum Kejaksaan anggota TP4 baik di tingkat pusat maupun daerah yang telah terindikasi melakukan tindakan tidak baik dan penyalahgunaan kewenangan.

Jika hal ini tidak segera direspons oleh Kejaksaan Agung, tentu akan menjadi bara dalam sekam ke depannya.

"Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung mengusulkan kepada Jaksa Agung agar melakukan perubahan kelembagaan dan komposisi TP4 agar peran dan kontribusi Kejaksaan Agung semakin meningkat dalam mengawal program strategis atau prioritas nasional dan program pembangunan ekonomi nasional," kata Ates.

"TP4 ke depan dapat diubah menjadi Task Force/Satuan Tugas Pengawalan Pembangunan Prioritas Nasional (Satgas Walprinas)" atau apapun namanya," tambah Ates.

Satgas kelak adalah tim khusus yang berada di bawah langsung Jaksa Agung dengan komposisi internal dan eksternal. Pihak eksternal dilibatkan ke dalam Satgas sebagai langkah keterbukaan Kejaksaan Agung agar masyarakat turut aktif dalam pembangun.

"Peran dan fungsi Satgas selain melakukan asistensi kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan pengawalan terhadap program prioritas nasional agar berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," papanya.

"Ini penting untuk peningkatan upaya preventif terhadap potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan," tutup Ates. (Antara/OL-09)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More