Jumat 08 November 2019, 19:57 WIB

PSI Ungkap Proyeksi Belanja APBD DKI Masih Bengkak Rp4,5 Triliun

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
PSI Ungkap Proyeksi Belanja APBD DKI Masih Bengkak Rp4,5 Triliun

Antara/fanny Octavianus
Ilustrasi aksi masyatakat yang menyoroti APBDi DKI Jakarta

 

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta membeberkan ada pembengkakan proyeksi belanja dalam APBD DKI Jakarta 2020 pascapembahasan di komisi.

Pembengkakan itu terlihat dari total anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Rp89,4 triliun. Namun, saat ditelisik usulan anggaran masih di posisi Rp93,9 triliun.

“Dari catatan kami per Jumat pagi ini, anggaran belanja tahun 2020 masih bengkak Rp4,5 triliun. Pembahasan di DPRD sudah berlangsung 10 hari dan sebentar lagi pengambilan keputusan di badan anggaran (banggar)," ungkap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (8/11).

Ia mengatakan meski ada pengurangan belanja langsung anggaran DKI, tapi ada juga anggaran kegiatan baru yang bertambah signifikan dan tidak tercantum di RPJMD atau Kegiatan Strategis Daerah.

Misalnya, kegiatan baru itu terkait rencana penyelenggaraan balapan mobil listrik atau Formula E 2020.

Baca juga : Anggaran Janggal DKI Kembali Ditemukan, Rp52 M Untuk Pasir Peraga

Kemudian, Idris juga mengungkapkan berdasarkan data yang diketahui PSI banyak terjadi naik-turun angka anggaran. Rinciannya, di Komisi A bertambah sekitar Rp76,6 miliar. Lalu di Komisi B naik sekitar Rp650 miliar, Komisi C belum ada keputusan.

Komisi D berkurang Rp1,6 triliun, Komisi E bertambah Rp555,6 miliar, dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) naik Rp141,6 miliar.

PMD untuk PT Jakarta Propertindo bertambah hampir dua kali lipat dari Rp2,4 triliun menjadi Rp4,6 triliun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki, prasarana LRT koridor Kelapa Gading-JIS, dan Formula E.

Imbasnya, PMD untuk Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya mengalami penurunan drastis.

“Pemprov juga masih harus menyesuaikan kenaikan Upah Minimum Provinsi dari Rp3,94 juta menjadi Rp4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja sebesar Rp300 miliar. Penyesuaian nilai UMP belum diperhitungkan di dalam pembahasan anggaran,” kata Idris.

"Lalu sampai saat ini, masih belum ada pegangan data hasil rekapitulasi pembahasan yang komprehensif dan rapi. Kami khawatir angka-angkanya masih belum match dengan yang Gubernur minta," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Pandemi Membuka Peluang Dunia Digital

👤Dmr/Put/J-2 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 06:17 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membantu para pelaku UMKM untuk berpindah ke bisnis digital dan memastikannya mampu...
MI/Ramdani

Anies: Pandemi, Satu Juta Orang di Jakarta Bekerja dari Rumah

👤Selamat Saragih 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 19:47 WIB
Orang-orang sekarang bebas bersepeda di pagi hari sebelum berangkat kerja atau kadang berangkat kerja dengan...
MI/ANDRI WIDIYANTO

PSBB Transisi, Taman Margasatwa Ragunan Masih Sepi Pengunjung

👤Deden Muhamad Rojani 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 16:48 WIB
Di hari Sabtu pekan lalu jumlah orang yang datang berada di kisaran 800 pengunjung dan Minggu pekan lalu mencapai 1.500...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya