Jumat 08 November 2019, 19:57 WIB

PSI Ungkap Proyeksi Belanja APBD DKI Masih Bengkak Rp4,5 Triliun

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
PSI Ungkap Proyeksi Belanja APBD DKI Masih Bengkak Rp4,5 Triliun

Antara/fanny Octavianus
Ilustrasi aksi masyatakat yang menyoroti APBDi DKI Jakarta

 

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta membeberkan ada pembengkakan proyeksi belanja dalam APBD DKI Jakarta 2020 pascapembahasan di komisi.

Pembengkakan itu terlihat dari total anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Rp89,4 triliun. Namun, saat ditelisik usulan anggaran masih di posisi Rp93,9 triliun.

“Dari catatan kami per Jumat pagi ini, anggaran belanja tahun 2020 masih bengkak Rp4,5 triliun. Pembahasan di DPRD sudah berlangsung 10 hari dan sebentar lagi pengambilan keputusan di badan anggaran (banggar)," ungkap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (8/11).

Ia mengatakan meski ada pengurangan belanja langsung anggaran DKI, tapi ada juga anggaran kegiatan baru yang bertambah signifikan dan tidak tercantum di RPJMD atau Kegiatan Strategis Daerah.

Misalnya, kegiatan baru itu terkait rencana penyelenggaraan balapan mobil listrik atau Formula E 2020.

Baca juga : Anggaran Janggal DKI Kembali Ditemukan, Rp52 M Untuk Pasir Peraga

Kemudian, Idris juga mengungkapkan berdasarkan data yang diketahui PSI banyak terjadi naik-turun angka anggaran. Rinciannya, di Komisi A bertambah sekitar Rp76,6 miliar. Lalu di Komisi B naik sekitar Rp650 miliar, Komisi C belum ada keputusan.

Komisi D berkurang Rp1,6 triliun, Komisi E bertambah Rp555,6 miliar, dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) naik Rp141,6 miliar.

PMD untuk PT Jakarta Propertindo bertambah hampir dua kali lipat dari Rp2,4 triliun menjadi Rp4,6 triliun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki, prasarana LRT koridor Kelapa Gading-JIS, dan Formula E.

Imbasnya, PMD untuk Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya mengalami penurunan drastis.

“Pemprov juga masih harus menyesuaikan kenaikan Upah Minimum Provinsi dari Rp3,94 juta menjadi Rp4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja sebesar Rp300 miliar. Penyesuaian nilai UMP belum diperhitungkan di dalam pembahasan anggaran,” kata Idris.

"Lalu sampai saat ini, masih belum ada pegangan data hasil rekapitulasi pembahasan yang komprehensif dan rapi. Kami khawatir angka-angkanya masih belum match dengan yang Gubernur minta," tandasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More