Jumat 08 November 2019, 17:27 WIB

ICW: Korupsi di Tingkat Desa Terus Naik

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
ICW: Korupsi di Tingkat Desa Terus Naik

Dok.MI
Peneliti ICW Tama S Langkun

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai bahwa setiap tahun korupsi yang terjadi di tingkat desa terus bertambah. Hal itu menyusul dengan adanya desa fiktif yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S. Langkun mengatakan bahwa dana desa fiktif yang terjadi saat ini bukan hal tidak diprediksi atau dicegah sejak awal.

ICW mengkhawatirkan ketika dana desa tersebut digelontorkan. Perihal pengawasan sampai ke unsur paling bawah pemerintahan di desa sangat terbatas, maka potensi korupsi pun akan semakin besar.

Faktanya dalam tiga tahun terakhir perkara korupsi tingkat desa terus naik. Tercatat 110 kepala desa ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada perkara 2016 dan 2017.

"Ini lonjakannya sangat luar biasa. Kalau dulu setahun mungkin 12 sampai 20 orang. Dihitung-hitung atas penetapan tersangka tersebut itu Rp30 miliar dari 110 perkara. 2018 dalam setahun sampai 102 kepala desa jadi tersangka karena perkara korupsi," ungkapnya.

Baca juga: Menkeu: Muncul Desa-Desa Fiktif Penerima Dana Desa Tiap Tahun

Singkatnya, pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 110 kepala desa yang terjaring KPK. Sedangkan pada tahun 2018 akhir tercatat sampai dengan Desember ada sampai dengan 102 tersangka.

"Berarti sudah 212 kepala desa jadi tersangka dalam kurun waktu tiga terakhir. Ini yang tercatat dan terekam di pemberitaan. Nah yang tidak tercatat kami tidak tahu, potensinya akan lebih banyak dari angka yang kita sebutkan tadi," tuturnya.

Menurutnya kepala desa masuk 5 besar. Berasal dari ASN, sektor swasta, kepala daerah, DPR atau DPRD, dan kepala desa.

"Jadi semakin ke sini semakin banyak kepala desa ditetapkan tersangka karena perkara korupsi. Nah sekarang kalo kita kembali ke dalam konteks dana siluman, tentu ini semakin terjadi," ujarnya.

ICW sendiri menilai terdapat 15 pola korupsi yang dilakukan pejabat desa. Tama menyebut contoh pola korupsi yang dimaksud seperti adanya proyek fiktif dan penggandaan anggaran.

"Jadi proyek tidak dibuat tapi anggaran tetap keluar. Ada juga yang penggandaan anggran buat satu projek yang sudah pernah dianggarkan sebelumnya, itu dianggarkan lagi untuk proyek yang sama," lanjutnya.

Ada pula pola oknum di pemerintahan desa yang pinjam uang menggunakan uang dana desa dan tidak dikembalikan. Tentu ini akan menjadi temuan di kemudian hari. Ini pola-pola yang sangat mudah dijumpai. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More