Jumat 08 November 2019, 15:23 WIB

Jaksa Agung: TP4 Banyak Kebocoran, Perlu Evaluasi

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Jaksa Agung: TP4 Banyak Kebocoran, Perlu Evaluasi

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief (kanan)

 

JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan untuk meminta waktu untuk mempelajari mengenai pengawasan terhadap batas kewenangan dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI dirinya mengakui bahwa program kejaksaan dari TP4 masih memiliki celah dan kebocoran.

"Perlu saya sampaikan pada waktu kami RDP dengan DPR RI itu bahwa kami akan evaluasi TP4. Memang banyak ada kebocoran. Kemudian akan dirapatkan dengan teman-teman perlu dibubarkan atau diganti pengawasannya," kata Burhanuddin usai bertemu pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11).

Saat ini, kejaksaan agung masih perlu waktu untuk menganalisa program TP4. Namun, Burhanuddin mengungkapkan bahwa kemungkinan besar adanya tingkat pengawasan lebih dimajukan.

"Saya akan coba, nanti kita buat analisa. kami juga akan rapatkan dengan teman-teman. tentunya saya tak bisa sendiri. saya juga nanti bicarakan dengan pakar perlu tidaknya TP4 ini. Kita bubarkan atau mungkin kita ganti bentuknya, mungkin dengan substansinya yang tidak jauh, dan pola pengawasnnya akan lebih kami tingkatkan gitu," ungkapnya.

"Kalau TP4 kita akan evaluasi dulu tolong beri kesempatan saya untuk mengevaluasi dan tentunya akan kita buka," tambahnya.

Baca juga: ST Burhanudin Beri Sinyal Bubarkan TP4 Warisan Prasetyo

Meski begitu, laki-laki berumur 65 tahun itu merasa senang bila kinerjanya banyak yang mengawasi termasuk mengenai TP4. Terlebih setelah Jaksa fungsional di Yogyakarta ditetapkan tersangka.

"Jujur saja kalo banyak mengawasi saya lebih suka dan kalau ada yang kena biarlah sebagai seleksi alam yang memunculkan terbaik nanti. Tapi kita juga membina apa yang sudah terjadi memberikan contoh jadi pelajaran yang lain," tegasnya.

Seperti diketahui, salah seorang jaksa fungsional di Kejari Yogyakarta, Eka Safitra yang juga sebagai anggota TP4D telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More