Jumat 08 November 2019, 06:30 WIB

Hari Pahlawan dan Politik

IGK Manila Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) | Opini
Hari Pahlawan dan Politik

Dok.MI/Duta
Opini

SETIAP tahun, pada 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Secara historis, hari itu mengingatkan kita akan momentum pertempuran Surabaya, yang mencapai puncaknya pada 10 November 1945, 74 tahun yang lalu. Dalam pertempuran tersebut, tentara dan milisi Indonesia yang prokemerdekaan berperang melawan tentara sekutu, Inggris dan Belanda.

Sebagai hari nasional yang tidak diliburkan, Hari Pahlawan ditetapkan pada 16 Desember 1959, dengan Keppres No 316/1959 setelah 14 tahun pertempuran Surabaya terjadi. Dimaksudkan sebagai salah satu cara menghidupkan kembali rasa patriotisme dan nasionalisme, Presiden Soekarno tidak hanya menetapkan Hari Pahlawan dengan Perpres yang sama.

Secara keseluruhan, Perpres tersebut mencakup penetapan Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Angkatan Perang, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Ibu.

Mengenai kenapa Hari Pahlawan ditetapkan pada 10 November, hemat saya, kita harus melihatnya dalam konteks politik nasional. Karena itu, dalam rangkaian sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tentu saja terdapat peristiwa-peristiwa lain yang mungkin tak kalah hebat. Sebagai putra Indonesia yang lahir dan tumbuh remaja di Bali, umpamanya, saya bisa saja lebih tersentuh dengan apa yang dilakukan I Gusti Ngurah Rai dalam peristiwa Puputan Margarana pada 20 November 1946.

Hal yang lebih hakiki bukanlah pada penanggalan, tempat, atau siapa yang terlibat. Hari Pahlawan, meskipun diperingati di satu hari, haruslah diposisikan sebagai representasi dari keseluruhan rangkaian perjuangan bangsa ini.

Hari Pahlawan ialah pengingat, bahwa bangsa dan negara ini lahir dan bertahan karena ribuan atau jutaan pahlawan yang tak bisa dituliskan satu persatu. Sebagai bahan renungan politik, ada dua hal yang hendak saya sampaikan lebih lanjut. Pertama, terkait dengan konteks politik pada penetapan Hari Pahlawan. Kedua, tentang apa yang harus dilakukan saat ini.

Konteks sejarah

Seperti disinggung di atas, penetapan Hari Pahlawan dan enam hari nasional lain oleh Presiden Soekarno dalam rangka memulihkan patriotisme dan nasionalisme warga negara. Kebijakan itu salah satu obat yang dipakai di tengah karut-marut politik yang tak kunjung selesai di masa demokrasi terpimpin dalam konteks pemerintahan Orla (1945-1965).

Demokrasi terpimpin sendiri ialah konsepsi pemikiran dan keputusan politik dibuat melalui proses yang berpusat pada pemimpin negara, yakni sebagai antitesis bagi demokrasi parlementer yang desentralistis. Konsepsi ini pertama kali disampaikan Presiden Soekarno dalam pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956.

Alasan presiden pertama RI itu mencakup pertimbangan keamanan nasional, perekonomian, dan politik. Terkait keamanan nasional, dalam dua dasawarsa pascakemerdekaan (1945-1965) terjadi berbagai gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara.

Seperti kita tahu, dalam periode ini, umpamanya, terjadi gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

Dari segi perekonomian, bongkar pasang kabinet dalam sistem demokrasi liberal ditengarai telah menyebabkan program-program pembangunan dan perbaikan hidup rakyat tidak dapat berjalan dengan baik dan tuntas. Kebijakan ekonomi berubah-ubah, berjalan di tempat, dan menyebabkan inflasi yang menjadi-jadi.

Sementara itu, secara politik, Konstituante, lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang Undang Dasar yang baru, sebagai ganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, gagal menyelesaikan tugas. Demokrasi parlementer yang liberal dalam pandangan Presiden Soekarno ialah salah satu penyebabnya.

Secara ideologis, sebagai pijakan bagi proyek demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menawarkan konsepsi nasionalisme-agama-komunisme (Nasakom). Inti demokrasi dalam konsepsi itu merupakan gagasan harmoni ala Indonesia yang bersandar pada model relasi hubungan alamiah antarmanusia. Hal ini dapat dilihat di desa-desa tradisional Indonesia, yang mana demokrasi mewujud dalam diskusi dan konsensus atau dibahasakan sebagai musyawarah mufakat.

Sebagai keputusan politik, pilihan akan model demokrasi ini biasa disebut sebagai strategi pemerintahan kooperatif. Presiden Soekarno berusaha memfasilitasi tiga faksi utama dalam politik Indonesia di masa itu, yang meliputi tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Untuk penyelenggaraan pemerintahan, Presiden Soekarno kemudian mengusulkan suatu kabinet yang mewakili semua partai politik besar.

Singkat kata, model demokrasi kooperatif atau akomodatif ini, dengan dipimpin secara nasional di bawah satu komando diniatkan demi memungkinkan persatuan dan kegotongroyongan. Itu dimungkinkan dalam logika Presiden Soekarno ketika terdapat patriotisme dan nasionalisme yang mengatasi paham, rasa, dan kepentingan kelompok.

Substansiasi kekinian

Dengan melihat penetapan Hari Pahlawan sebagai kebijakan politik di masa lampau secara kontekstual dan substantif, kita bisa juga melakukan yang serupa tapi tak sama. Terlepas dari tingkat keberhasilan strategi politik 60 tahun lalu itu, Hari Pahlawan tetap bisa menjadi alat dan momentum yang membuat bangsa bergerak lebih kuat dan cepat.

Pertama-tama, tentu harus ada kontekstualisasi. Meskipun sudah 74 tahun merdeka, tolok ukur kebijakan politik tetaplah keberhasilan negara dalam 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'.

Secara struktural, politik akomodatif Presiden Jokowi merupakan satu hal, di tengah banjir pujian sekaligus kontroversi, kritik, dan pesimisme. Sebagai sebuah tindakan politik, kita tak bisa bilang itu bukan tanpa pertimbangan. Setidaknya, seperti cita-cita Bung Karno, harmoni dan musyawarah mufakat bisa dijadikan panglima.

Selanjutnya, setelah perhelatan politik yang memecah belah pada 2019, Hari Pahlawan bisa menjadi momentum bagi pembuatan kebijakan politik yang menjadi antidot, penawar, dan penyembuh, supaya tidak meruyaknya sektarianisme agama dan suku bangsa, serta apa yang kini disebut sebagai radikalisme. Kita tentu tak ingin peristiwa-peristiwa berdarah karena perpecahan di masa lampau terulang kembali.

Hanya saja, kebijakan politik yang strategis dan efektif tak bisa sekadar berbentuk program atau kegiatan seremonial dan simbolis, seperti yang biasa dibuat instansi pemerintah, lembaga militer, dan sekolah-sekolah selama ini. Selain menghabiskan anggaran dan mubazir, kegiatan semacam itu mungkin berpengaruh dalam jangka pendek serta tidak menjangkau isi dari apa yang dimaksud sebagai kepahlawanan.

Kepahlawanan dalam kebijakan politik yang baik dan berhasil amatlah sederhana, yakni seberapa jauh para penyelenggara negara sebagai pemimpin politik menjadi pahlawan di bidang mana mereka mendapat amanah. Untuk memastikan hal itu, di tengah perkembangan teknologi informasi yang hebat kini, siapa pun yang ingin berpartisipasi dalam melakukan penilaian bisa melakukannya.

Bagi warga negara pada umumnya, substansi kepahlawanan terkait kebijakan politik ialah pada apa yang disebut sebagai penguatan peran masyarakat sipil. Peran tersebut bisa berbentuk inisiatif pribadi atau kelompok bagi tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, dan yang tak kalah pentingnya ialah memelihara semangat patriotisme dan nasionalisme sebagai modal hidup kita sehari-hari. Selamat Hari Pahlawan!

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More