Kamis 07 November 2019, 21:50 WIB

Biaya Tinggi, KPU: Perlu Tata Ulang Desain Pilkada Serentak

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Biaya Tinggi, KPU: Perlu Tata Ulang Desain Pilkada Serentak

MI/Ramdani
Komisioner KPU pramono Ubaid Tanthowi

 

PENYELENGGARAAN Pilkada serentak ternyata belum menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Hal itu pun diakui oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubaid Tanthowi.

"Menurut saya, agak dilematis jika kita membenturkan pilkada langsung dengan besarnya biaya. Karena pengaturan pilkada serentak seperti yang berlaku saat ini memang belum sepenuhnya menghasilkan efisiensi anggaran," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (7/11).

Jika ingin mendapatkan efisiensi, menurut dia, yang perlu diatur ulang adalah desain keserentakan pilkada itu sendiri. Sekaligus, sambungnya, perlu sinkronisasi dengan keserentakan pemilu nasional seperti pileg dan pilpres.

Baca juga : Kepemiluan juga Butuh Omnibus Law

"Sehingga dalam lima tahun hanya akan ada dua kali penyelenggaraan Pemilu. Sekali pemilu nasional dan sekali pemilu lokal," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Pramono, desain keserentakan seperti itu juga perlu dikombinasikan dengan pengaturan bahwa sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal seluruhnya dari APBN. Tidak seperti sekarang yang pembiayaan pilkada bersumber dari APBD.

"Akibatnya tidak ada jaminan kepastian, banyak politisasi anggaran, serta beragamnya standar anggaran karena perbedaan kemampuan daerah," ucapnya.

Jika dua pengaturan tersebut bisa ditetapkan, Pramono meyakini efisiensi biaya bisa dilakukan. "Saya yakin bahwa kita bisa mempertahankan pilkada langsung sekaligus mencapai efisiensi biaya," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya