Kamis 07 November 2019, 20:20 WIB

Kemendagri Wacanakan Daerah Bisa Pilih Format Pilkada

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Kemendagri Wacanakan Daerah Bisa Pilih Format Pilkada

Antara Foto/ARIF FIRMANSYAH
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah (Pilakda) dilaksanakan secara asimetris. Hal itu untuk menekan dampak negatif dari sistem pemilihan langsung yang memakan biaya besar.

"Hasil evaluasi kita sudah ada, memang hasil evaluasi kita ya mengatakan pilkada memakan biaya tinggi, itu fakta. Pada 2012 kita melakukan evaluasi review alokasi dana itu Rp20 hingga 30 miliar bupati bahkan ada yang lebih. Itu kenapa pak Menteri (Dalam Negeri Tito Karnavian) menginginkan ada sistem pilkada yang asimetris untuk menekan biaya," terang Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut dia, Pilakda serentak bisa menggunakan sistem yang berbeda sesuai dengan keinginan masyarakat masing-masing seperti melalui pemillihan langsung, DPRD dan hanya disahkan oleh DPRD. Dengan begitu waktunya tetap sama atau serentak namun prosesnya berbeda-beda.

Baca juga: Evaluasi Pilkada Jangan Lemahkan Partisipasi Politik Warga

Pasalnya setiap daerah memiliki kualitas demokrasi yang berbeda-beda sehingga tidak bisa melalui mekanisme yang sama. Di sisi lain penggunaan sistem pemilihan langsung menyedot biaya yang cukup besar dan terjadi di semua wilayah.

"Itu mengapa pak Menteri (Dalam Negeri Tito Karnavian) mengatakan mudharatnya itu kalau pilkada berbiaya tinggi banyak mudharatnya. Maksudnya bukan pilkadanya yang salah namun sistemnya dan pilkada langsung, its okay, cuma mesti dicari bagaimana caranya pilkada langsung ini murah," paparnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya tengah mencari format baru pelaksanaan pilkada serentak. Salah satunya dengan mengelompokkan daerah yang cocok dengan sistem pemilihan langsung, lewat DPRD dan langsung pengesahan oleh DPRD seperti di Provinsi Yogyakarta. Lewat pilkada asimetris ini dimungkinkan menekan biaya yang tinggi di sejumlah daerah yang rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.

"Tapi nanti tergantung daerahnya. Seperti Jakarta, Jakarta kan sudah maju enggak mungkin gubernurnya dipilih DPRD lagi. Tapi kalau Papua, mungkinkah kembali ke DPRD lagi? Mungkin saja. Atau di daerah-daerah kepulauan yang kalau dengan pilkada langsung cost-nya tinggi sekali. Bisa gak pakai DPRD? bisa saja. Why not. Sampai mereka siap pemilihan langsung," jelasnya.

Namun demikian hal itu masih sebatas wacana dan kemungkinannya jika bisa diterapkan untuk pilkada serentak 2024. Selain itu juga Kemendagri menyarankan untuk penggunaan sistem pemilihan voting dan rekapitulasi berbasis elektronik.

"Pemda cuma memberikan dukungan eh faktanya begini loh (pilakda serentak dengan pemilihan langsung) biaya tinggi. Kemudian juka menggunakan pilakda asimetris tetap waktunya serentak bedanya caranya saja mislanya di Papua cukup dipilih dengan DPRD, kemudian Yogyakarta kan cuma ditetapkan, mungkin ini menjadi salah sau solusi untuk mengurangi cost politik tentunya akan ktia propose," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More